Medan, 22/11 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengajukan P-APBD tahun 2016 terkesan lebih mengedepankan prinsip realistis dan kehati-hatian, guna mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Hal itu terlihat dari nota P-APBD 2016 Sumut yang disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna DPRD Sumut, di Medan, Selasa.
Dalam hal penetapan P-APBD 2016, misalnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi setempat sepakat tidak mengakomodir usulan anggaran penyertaan modal untuk Bank Sumut yang semula diproyeksikan sebesar Rp78 M.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz dalam laporannya menyampaikan bahwa penambahan penyertaan modal ke Bank Sumut hanya dapat dipenuhi apabila peraturan daerah khusus untuk penyertaan modal telah disahkan terlebih dahulu.
“Tanpa ada Perda khusus Banggar DPRD Sumut tidak menyetujui penambahan penyertaan modal,” katanya.
Kemudian anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut sebesar Rp4.200.000.000 yang dilaksanakan dengan anggaran pendahuluan tanpa mendapat persetujuan DPRD Sumut.
Banggar DPRD Sumut telah melaksanakan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Jawaban Kemendagri bahwa Pemprov Sumut harus mengirim surat pemberitahuan ke pimpinan DPRD Sumut.
Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemprov Sumut, oleh karenanya Banggar DPRD Sumut berpendapat tidak menyetujui anggaran tersebut.
“Pimpinan dan anggota DPRD Sumut tidak bertanggungjawab atas pembayaran pendahuluan yang mendahului pengesahan P-APBD Sumut tahun 2016 untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi kriteria yang mendesak,” tegasnya pada paripurna yang dihadiri Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi..
Banggar DPRD Sumut hanya mempertimbangkan usulan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut di P-APBD tahun anggaran 2016 yakni kegiatan karnaval pesona Danau Toba, kegiatan partisipasi even promosi pariwisata dalam negeri di Lombok dan Sumut ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tahun 2018.
Banggar DPRD Sumut juga menegaskan agar biaya yang tidak diperbolehkan dalam peraturan Perundang-undangan untuk tidak dialokasikan dalam kedua kegiatan tersebut, seperti biaya honor panitia kegiatan.
Sementara P- APBD Sumut 2016 yang disahkan dalam Perda sebesar Rp.10.055.527.824.848 atau naik Rp. 81.539.052.679. (LMC-02)
