Medan, 20/5 (LintasMedan) – Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendorong provinsi maupun kabupaten kota secara mandiri mengajukan anggaran untuk pembangunan sarana pra sarana olahraga dan pemuda di daerahnya masing-masing. Karena pemerintah pusat melalui Kemenpora punya program yang bisa direalisasikan, asal pengajuannya sesuai persyaratan.
“Salah satunya kita menangani program 1.000 lapangan untuk desa. Satu desa satu lapangan olahraga. Namun ada mekanisme yang mesti dilakukan dengan mengajukan proposal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” ungkap Asisten Deputi Standardisasi dan infrastruktur Olahraga Kemenpora, Dr Syamsudin saat menjadi pembicara pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Sarana Pra Sarana Olahraga & Pemuda yang digelar Disporasu di Medan, kemarin.
Lapangan yang dibangun nilainya mencapai Rp200 juta. Untuk itu, panitia yang dibentuk perangkat desa harus menyiapkan proposal yang dilengkapi dengan RAB serta status lahan. “Lahan harus sudah clear dulu dan merupakan lahan desa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Sama seperti program tersebut, pola bantuan dari Kemenpora untuk pembangunan sarana, hanya untuk bangunan, tidak lagi menyangkut urusan pembebasan dan pematangan lahan.
Di sektor kepemudaan, Asdep Standardisasi dan infrastruktur Pemuda Heru Bramoro ST MM menyebutkan, pihaknya kini fokus untuk membangun sentra pemuda dan pondok pemuda di daerah. Tujuannya agar pemuda punya wadah dalam proses pemberdayaan, pengembangan dan penyadaran. Sehingga tTiga pilar yang termaktub dalam undang-undang kepemudaan nomor 40 tahun 2009 bisa terlaksana dengan baik.
Sumut sendiri melalui Kadispora H Baharuddin Siagian SH MSi dan Kabid Sarana Pra Sarana Drs Sujamrat Amro MM, sudah meminta kepada Kemenpora agar diberi bantuan untuk membangun pondok pemuda di kawasan Sibolangit.
Menurut Sujamrat, Pondok maupun sentra pemuda sangat penting karena selama ini Disporasu selalu aktif menggelar pelatihan kewirausahaan, namun tidak memiliki tempat khusus untuk pelatihan tersebut.
Bimtek tersebut juga menghadirkan pembicara dari Krimsus Polda Sumut yang dihadiri Subbid Ruang Tertentu AKBP Didik Miroharjo SH M.HUM. Ia mengajak seluruh peserta Bimtek yang terdiri dari 66 peserta dari 33 kabupaten kota untuk tidak takut membangun sarana pra sarana. Hanya saja, mekanisme pembangunan dan mekanisme kerja harus dijalankan dengan benar. “Mekanisme jasa konstruksi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. (LMC-02)
