Medan, 8/11 (LintasMedan) – Kabag Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser mengatakan sejauh ini pihaknya tidak ada menyediakan anggaran berupa uang pemberitaan atau dana transportasi untuk wartawan.
Namun, pihaknya tetap bisa merangkul bahkan menjalin kerja sama dengan sejumlah media yang terdaftar di lingkungan Pemkot Surabaya, hingga berita-berita yang tersaji tidak bersifat menyerang namun berimbang.
“Kalaupun pemberitaan media ada yang menghantam, namun tetap berimbang dan tidak terlalu menyeramkan,” ujarnya pada acara silaturrahmi dengan kabag dan staf Humas Setdakot Medan serta sejumlah wartawan yang melakukan studi komperatif di Balai Kota Surabaya baru-baru ini.
Bagaimana trik yang dilakukan Kabag Humas?
Di Pemkot Surabaya, kata Fikser ada sekitar 70 media massa baik cetak, online maupun elektronik yang terdaftar.
Namun pihaknya hanya memberi layanan informasi pemberitaan kepada media yang telah mengacu sesuai aturan dewan pers.
Dia mengakui, bahwa mengurus wartawan dalam kapasitasnya sebagai humas, merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah, bahkan dirasa lebih sulit saat dirinya memegang jabatan Camat dan mengurus lebih 300 ribu penduduk.
“Apalagi Surabaya saat dipimpin Bu Risma sebagai walikota dimana ibu merupakan sumber informasi media. Kalimat apa saja yang diucapkan beliau bisa menjadi sumber berita,” paparnya.
Namun dalam pertemuan itu, Fikser mengungkap sejumlah setrategi yang harus dimiliki seorang Kabag Humas agar tetap mendatangkan pemberitaan positif dan berimbang di lingkungan Pemkot Surabaya hingga tidak sampai mendiskreditkan pimpinannya.
Intinya, kata dia, Humas harus memiliki data kuat dan akurat, termasuk data di sejumlah SKPD dan harus senantiasa bisa dishare ke wartawan.
Fikser memahami jika terkadang media merasa kesulitan untuk menemui kepala SKPD yang akan dijadikan ‘sasaran tembak’ pemberitaan.
“Di sini sebenarnya tantangan dan peran Kabag Humas. Kerangka yang akan dipertanyakan wartawan harus dikuasai dan kalau memungkinkan bisa kita yang kasih penjelasan atau langsung dipertemukan dengan SKPD itu,” kata lulusan IPDN ini
Bahkan tidak jarang konfirmasi juga dilakukan lewat email, karena diakuinya terkadang tidak semua SKPD ‘care’ sama media, atau tak jarang konfirmasi juga turut didampingi Humas.
Dengan cara seperti ini, menurut Fikser dia yakin berita yang muncul tetap disertai konfirmasi walaupun hanya termuat sedikit, sehingga pemberitaan tidak terlalu menyeramkan.
Sejauh ini, Fikser mengatakan tidak pernah membeda-bedakan media, meskipun dia mengaku cukup faham segmen dan kekuatan sejumlah media tersebut.
Jalinan komunikasi maupun diskusi terus dilakukan bersama para insan pers, pimpinan SKPD, maupun Camat dan Lurah sehingga nantinya akan diperoleh isu-isu yang berkembang untuk dikomunikasikan di lingkungan eksekutif.
“Apalagi di era digital sekarang, kita sepertinya wajib membentuk grup-grup di BBM, bergabung dengan para Camat dan Lurah agar senantiasa bisa berkomunikasi dengan mudah,” sebutnya.
Kerjasama lainnya dengan insan pers dilakukan Pemkot Surabaya berupa seminar-seminar yang melibatkan wartawan, lomba karya tulis dan foto jurnalistik, serta advetorial dua kali sebulan.
“Dari diskusi dengan pers itu juga diperoleh isu apa yang akan ditulis untuk bahan advetorial,” ujarnya.
Humas Pemkot Surabaya kata dia juga memiliki agenda lain setiap tahun yakni membawa sejumlah jurnalis ke luar negeri untuk program ‘Sister City’.
“Undangannya langsung kita kirim ke kantor media, terserah pimpinannya untuk menentukan utusan wartawan yang akan dikirim,” katanya. (LMC-02)
