Medan, 4/3 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri untuk mengendalikan inflasi sekaligus memastikan pasokan bahan pangan dalam kondisi aman dan harganya stabil menjelang Ramadhan maupun Idul Fitri 1445 Hijriah.
“Pemprov Sumut menyambut baik arahan pemerintah pusat terkait upaya menjaga ketersediaan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta terkait pengendalian inflasi di daerah,” ujar Penjabat Gubernur Sumut Hasanudin usai mengikuti
Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakartayang diselenggarakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara virtual dari Medan, Senin (4/3).
Hassanudin menyatakan Pemprov Sumut berkomitmen mengendalikan inflasi di wilayah setempat dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain tranformasi digital di berbagai bidang.
Menurut dia, transformasi digital diyakini mampu memperkecil berbagai hambatan, baik bidang perdagangan, pemerintahan dan yang lainnya.
Berdasarkan data East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI), pada 2023 daya saing digital Sumut meningkat 5,7 poin (43,9) dibanding 2022 (38,2). Kenaikan angka ini membawa Sumut naik peringkat dari posisi 13 ke posisi 10.
“Dari banyak penelitian digitalisasi keuangan memiliki hubungan signifikan dengan inflasi, oleh karena itu, kami concern dengan hal ini, melihat trend inflasi kita di mana sektor pertanian berandil besar pada inflasi maka intervensi digital di sektor pertanian sangat diperlukan,” kata Hassanudin.
Dikatakannya, kenaikan signifikan juga terjadi pada bidang kewirausahaan dan produktivitas, usai Sumut menggelar program fast track digital untuk 1.000 UMKM.
“Sumut juga mengimplementasikan digitalisasi di bidang pertanian, di mana komoditas pertanian seperti cabai, bawang merah, beras dan lainnya sering menjadi penyebab meningkatnya inflasi,” ujarnya.
Menurut dia, upaya-upaya berdampak signifikan pada inflasi Sumut yang terkendali di akhir 2023. Inflasi Sumut pada November 2023 sebesar 3,20 persen (yoy), lebih tinggi dari nasional (2,86 persen) dan di Desember menurun ke angka 2,25 persen persen (yoy), lebih rendah dari nasional (2,61 persen)
Pada kesempatan itu, dia melanjutkan, Pemprov Sumut juga telah menjalankan beberapa arahan pemerintah pusat seperti rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi, mempercepat penyaluran bantuan pangan beras, dan menggelar gerakan pangan murah.
“Untuk mengendalikan harga bahan pangan pokok terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H. Pemprov Sumut juga menggelar Pasar Murah di sejumlah kabupaten/kota, sejak Februari hingga Maret,” ujarnya.
Dijelaskannya, Pemprov Sumut sudah menggelar pasar murah dari 1 Februari hingga 7 Maret 2024 yang digelar di sejumlah kabupaten/kota guna mengendalikan harga bahan pokok terutama menjelang Ramadhan 2024.
“Setiap hari beras yang dijual di pasar murah tersebut mencapai 5 ton, minyak goreng 2 ton, telur ayam 200 papan, gula pasir 1 ton, dan lainnya.Semoga dengan pasar murah ini, harga-harga cepat terkendali apalagi menjelang Ramadan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memimpin rapat menyampaikan untuk menjaga ketersediaan pangan dan harga terjangkau, perlu menjaga stabilitas keamanan terutama pada simpul-simpul transportasi seperti bandara, terminal stasiun pelabuhan dan jalan raya.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.
“Jadi perlu kolaborasi bersama, kita di tingkat pusat bekerja, rekan-rekan pengusaha bekerja dengan tupoksinya dan di daerah juga bekerja sesuai kondisi daerah masing-masing, sehingga inflasi kita bisa terjaga,” ujarnya.
Mendagri optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024. (LMC-02)
