Medan, 22/3 (LintasMedan) – Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara nomor 8 tahun 2017 tentang pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa serta Sastra Daerah gencar disosialisasikan.
Meski demikian Balai Besar Bahasa Indonesia Sumut mengaku belum bisa menerapkan hukuman atau sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggarnya.
“Sanksi memang ada diatur dalam Perda, bahkan hingga penghentian sementara kegiatan layanan publik dan pencabutan izin,” kata Yulia Fitra, Ketua Panitia acara sosialisasi Perda No.8 Tahun 2017 dan Penyuluhan Bahasa Indonesia untuk Media Massa, di Medan, Rabu.
Namun, kata Yulia saat ini sanksi belum bisa diterapkan karena Perda ini masih dalam tahap sosialisasi.
Yulia mengakui jika di sejumlah instansi pemerintah pun hingga kini masih banyak yang lebih menonjolkan istilah asing daripada Bahasa Indonesia.
“Teguran baik lisan dan teguran tertulis sudah ada dilayangkan,” ujarnya.
Pihaknya berharap kalangan wartawan juga berperan serta untuk menyosialisasikan penggunaan Bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Acara sosialisasi Perda nomor 8 dan penyuluhan Bahasa Indonesia untuk media massa itu diikuti puluhan wartawan dari berbagai perusahaan pers.
Kalangan peserta bahkan sempat mengkritisi istilah Asian Games yang saat ini gencar disosialisasikan, sebab Indonesia akan menjadi tuan rumah pesta olahraga raga antar negara Asia itu.
“Kenapa harus istilah asingnya yang ditonjolkan pada sejumlah spanduk, seharusnya populerkan saja dengan sebutan “Pekan Olahraga antar Negara Asia,” kata Joko Susilo salah seorang peserta.
Kegiatan selama dua hari itu dibuka Kepala Balai Bahasa Sumut, Fairul Zabadi, serta diisi sejumlah pembicara yang menjelaskan ragam istilah, kosakata, serta padanan Bahasa Indonesia yang benar. (LMC-02)
