Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kiri) menyaksikan para pimpinan organisasi perangkat daerah Pemko Medan menandatangani perjanjian kinerja 2018, di Balai Kota Medan, Selasa (17/4). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 17/4 (LintasMedan) – Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala dinas dan badan di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Medan, menandatangani perjanjian kinerja 2018 dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akutanbel dan berorietasi pada hasil.
Penandatangan komitmen peningkatan kinerja tersebut disaksikan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, di Balai Kota Medan, Selasa (17/4).
“Tujuan utama perjanjian kinerja ini adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkungan Pemkot Medan,” kata Akhyar.
Ia menyatakan, perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian kinerja tersebut diberlakukan, menurut dia, karena dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tanggungjawab dan pengawalan atas apa yang akan dicapai dan dihasilkan.
Dalam perjanjian kinerja ini, lanjut Wakil Walikota, target yang ingin dicapai mencakup “outcome” yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Selain itu sebagai bentuk komitmen antar pemberi amanah dan penerima amanah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
Ketentuan itu ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi.
“Dengan ditandatanganinya perjanjian kinerja ini saya berharap apa yang telah dituangkan dalam dokumen tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Sebelumnya, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis menjelaskan bahwa dokumen perjanjian kinerja merupakan salah satu instrumen pokok dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, ia mengingatkan inspektur dan tim anggaran pemerintah daerah agar melakukan evaluasi dan mengendalikan pencapaian kinerja OPD, sebagaimana yang telah ditandatangani bersama secara periodik.
Syaifuk juga mengimbau seluruh pimpinan OPD agar melaporkan capaian realisasi kinerja sesuai dengan tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan yang ditetapkan. (LMC-03)
