Medan, 23/11 (LintasMedan) – Komisi E DPRD Sumatera Utara menilai rencana anggaran tahun 2016 yang diajukan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut ke legislatif banyak yang tidak tepat sasaran.
Baru membaca sekilas dewan langsung terkejut dan mengkritik miliaran angka yang diajukan dinas tersebut dianggap ‘pemborosan’.
“Wah, ini sepertinya cukup banyak yang hanya bersifat retorika saja, jumlahnya cukup besar ada yang Rp3 miliar, ini juga untuk proses seleksi siswa saja dianggarkan sampai Rp10 Miliar, ada lagi ini Rp10 Miliar,” kata anggota Komisi E, Dedi Iskandar Sakti Batubara saat rapat dengan sejumlah instansi, Senin.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi E, Efendi Panjaitan menghadirkan sejumlah dinas yang menjadi mitra kerja komisi itu, guna membahas pengajuan APBD 2016 berbasis komisi.
Hadir diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Masri, Sekretaris Dispora Sumut, Sakiruddin SE dan sejumlah staf, serta Ketua Harian KONI Sumut, Jhon Lubis.
Meskipun rapat pembahasan anggaran lintas komisi tersebut akhirnya ditunda karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menyerahkan secara resmi plafon APBD kepada Badan Anggaran DPRD Sumut, namun masing-masing dinas tersebut telah memperlihatkan pengajuan
anggaran kepada Dewan.
Pada kesempatan itu DPRD Sumut berharap agar SKPD bisa mengajukan anggaran untuk kegiatan prioritas yang punya manfaat langsung kepada masyarakat.
“Anggaran puluhan miliaran di Dinas Pendidikan saya nilai banyak yang tidak tepat sasaran, bukankah lebih baik dialokasikan untuk bantuan ke sekolah-sekolah hingga punya efek langsung ke masyarakat,” kata Iskandar Sakti.
Apalagi, sebut politisi PAN itu, saat ini APBD Sumut cukup minim, sehingga alokasinya harus benar-benar kepada kegiatan prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat.
Terkait persoalan itu, Ketua Komisi E Efendi Panjaitan, juga meminta Disdik Sumut untuk kembali merevisi beberapa rencana mata anggaran kepada kegiatan prioritas, tentunya tidak lari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jangan lagi terlalu banyak kegiatan yang bersifat seremonial, kita tidak minta klarifikasi saat ini karena rapat ini sifatnya bukan berdebat,” katanya.
Selain Dinas Pendidikan Komisi E juga mengkritik sejumlah rencana kegiatan yang diajukan Dinas Pariwisata Sumut, yang terkesan hanya bersifat seremonial.
“Saya melihat Dinas Pariwisata Sumut sudah seperti event organizer saja,” kata, Zahir, politisi PDIP yang juga anggota Banggar DPRD Sumut.(LMC-02)
