Deliserdang, 16/11 (LintasMedan) – Rapat kerja DPRD Sumut selama 4 hari menghasilkan 54 point rekomendasi, diantaranya ditujukan ke Gubernur Provinsi Sumatera Utara agar melakukan transparansi, harmonisasi dan menindaklanjuti hasil rapat dewan.
Hal ini dinyatakan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting didampingi wakil ketua dewan Yassir Ridho Loebis, Rahmansyah Sibarani kepada wartawan, Sabtu (16/11) usai penitupan raker DPRD Sumut, di Sibolangit Kabupaten Deliserdang.
Rekomendasi ke Gubsu, lanjut Baskami Ginting, DPRD Sumut minta Gubsu melakukan transparansi dalam pembagian informasi terkait rencana kerja masing-masing OPD agar DPRD dapat berkoordinasi rencana kerja dengan OPD sebelum dikaji pembahasan RAPBD setiap tahun.
Merekomendasikan ke Gubsu agar harmonisasi rencana kerja dengan pokok-pokok pikiran hasil reses dewan, sehingga tercapai tindaklanjut penyelesaian masalah yang diaspirasikan masyarakat dan ditampung dalam RAPBD. Diminta memberikan informasi belanja langsung atau tidak langsung ke DPRD Sumut sebelum melakukan kunjungan dapil (daerah pemilihan).
Direkomendasikan juga agar Gubsu langsung menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dan hasil kunjungan kerja. Kemudian merekomendasikan agar mengikutsertakan anggota dewan sebagai peserta Musrembang. Merekomendasikan minta perwakilan BPK agar tidak terus mengubah persyaratan pertanggungjawaban keuangan, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam pemenuhan persyaratan pertanggung jawaban keuangan.
Disebutkan Baskami, Gubsu segera menyalurkan bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota yang hingga saat ini belum dialokasikan. Memberikan perhatian khusus untuk persoalan bantuan keuangan provinsi agar merata. Memberikan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
Direkomendasikan juga agar menyelesaikan permasalahan tanah yang jadi kawasan hutan si Sumut yang tumpang tindih dengan kawasan holding zone. Meminta Presiden melalui Gubsu mengambil alih penyelesaian tanah eka HGU PTPN II, III, IV
Dalam point rekomendasi lainnya meninjau ulang SK Men-LHK No. 579 tahun 2014 terkait pendataan kawasan hutan yang diusulkan kabupaten/kota yang mana sebelum SK iru disahkan melalui SK MEen-LHK NO. 44 tahun 2004, banyak kawasan masih nemiliki swcata komunal oleh masyarakat, namun dengan SK Men-LHK No 579 kawasan itu telah berubah menjadi kawasan hutan negara terus menimbulkan konflik di masyarakat. (LMC-02)
