Medan, 17/4 (LintasMedan) – Ribuan warga Nias yang hingga kini bermukim di berbagai wilayah Sumatera Utara terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Juni 2018. Hal ini disebabkan mereka tidak terdaftar dan belum melakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP.
“KPU Sumut harus segera mencari solusi masalah ini. Banyak penduduk khususnya warga Nias yang bermukim di Medan diprediksi tidak bisa ikut mencoblos,” kata Anggota Komisi A, Fajar Waruwu pada rapat dengar pendapat (RDP) komisi tersebut dengan KPU Sumut dan pihak kepolisian, Selasa di gedung dewan.
Fajar memperkirakan kondisi itu terjadi akibat tidak tertibnya sistem penerbitan administrasi kependudukan selama ini.
“Warga yang berurbanisasi ini sebelumnya sangat mudah mendapatkan KTP, hanya dengan Rp50 ribu sudah punya KTP, tapi ternyata bodong,” katanya dalam RDP yang dipimpin ketua komisi A, Nezar Djoeli itu.
Bahkan, sebut politisi Gerindra asal daerah pemilihan (dapil) Nias ini, setelah dijajaki mereka juga tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), meski memiliki KTP.
Selain persoalan KTP, dia juga memprediksi banyak warga Nias yang bekerja di sektor perkebunan bakal terancam tak memilih. Jumlahnya diperkirakan mencapai 70 ribuan orang tersebar di berbagai perkebunan di Sumut.
Areal perkebunan, menurut dia cukup rawan terjadi kecurangan pada setiap penyelenggaraan Pemilu, sehingga diminta aparat kepolisian proaktif dalam memantau situasi tersebut.
“Terlepas itu warga Nias atau tidak, dan memilih calon A atau calon B dalam Pilkada nanti, kondisi seperti ini harus segera mendapat solusi jika tidak ingin terjadi konflik horizontal,” ujarnya.
Komisioner KPU Yulhasni juga mengakui sulitnya menjangkau wilayah perkebunan akibat pihak perusahaan yang terkesan tertutup.
Bahkan, kata dia pernah terjadi pengalaman di beberapa perkebunan daerah Labusel, hingga menjelang siang belum ada warga yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ironisnya justru hasil pencoblosan sudah tertera di lokasi TPS tersebut.
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menyampaikan pihaknya akan terus berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait masalah kependudukan. “Acuannya tetap E-KTP untuk bisa diakmodir dalam Pemilu, namun untuk tahun ini masih berlaku surat keterangan (suket),” katanya.(LMC-02)
