Plt Ketua DPD Golkar Sumut Nurdin Halid (kiri) bersama Setya Novanto saat bertatam muka dengan pimpinan partai Golkar se kabup[aten/kota se Sumut, Kamis (3/3) di Medan.(Foto:Lintasmedan/irma)
“Seandainya saya terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar yang terbaik dilakukan kita harus kerjasama dengan pemerintah,” kata Novanto dalam sosialisasi pencalonannya kepada pimpinan Partai Golkar kabupaten/kota se Sumatera Utara di Medan, Kamis.
Selama Golkar menjalani sikap oposisi dia mengaku merasa prihatin karena menurutnya justru cukup sulit membuktikan kepada masyarakat Partai Golkar adalah partai rakyat.
Jalan keluarnya, kata mantan Ketua DPR ini Golkar harus masuk berperan memperkuat desa kecamatan mapun kelurahan.
Dengan adanya Undang-Undang desa tahun 2004 yang sekarang akan berjalan, menurut Novanto Golkar harus punya setrategi khusus yang dijalankan bersama dengan pemerintah.
Salah satu kesulitan yang kerap dialami Partai Golkar saat menjalankan sikap oposisi kata Novanto adalah ketika dirinya menjabat ketua DPR.
“Saya berbicara pada menteri untuk minta duta besar, namun sampai hari ini Golkar cuma punya dubes dua. Kita juga tidak ada di departemen dan tidak ada dimana-mana,” ungkapnya.
Padahal, kata Novanto, jika Golkar bekerjasama dengan pemerintah maka akan bisa menempatkan orang-orang Golkar di tempat-tempat strategis.
Menurut Novanto ada baiknya Golkar harus tetap bekerjasama dengan pemerintah dan dengan Presiden Jokowi.
“Presiden Jokowi itu pada saat jalan kemana-mana ribuan orang sepanjang jalan menunggunya. Jadi apapun yang dikatakan tentang beliau, dicerca dan sebagainya, orang tetap suka pada Jokowi,” katanya menceritakan perjalanannya saat meninjau Danau Toba dengan presiden.
Makanya menurut Novanto, jika Golkar ingin maju harus kerjasama dengan Pemerintah.(LMC-02)
