Medan , 7/10 (LintasMedan) – Dinas Komunikasi dan Infomasi (Kominfo) Sumatera Utara mengungkap bahwa provinsi ini sama sekali tidak pernah mendapat bagi hasil pajak sektor penjualan pulsa dari pemerintah pusat, meski penggunaan telepon seluler maupun sarana internet kini bukan lagi hanya sebatas gaya hidup, namun telah menjadi kebutuhan penting.
“Jika kita hitung secara rinci, begitu besar peredaran uang dari sektor penjualan pulsa termasuk di Sumut. Andai provinsi ini bisa mendapat sedikit saja bagi hasil pulsa itu, tentu bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah,” kata Kepala Bidang Pos dan Komunikasi Dinas Kominfo Sumut, Gelora Viva Sinulingga, pada rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut, Rabu.
Dia memaparkan umumnya seorang warga kini tidak lagi menggunakan hanya satu telepon genggam, namun dua bahkan tiga.
Sehingga jika dirata-ratakan ada sekitar 20 juta produk telepon seluler itu beredar di genggaman warga Sumut.
Sinulingga kemudian merinci, jikapun pengguna seluler hanya memakai fasilitas “TM ON” Telkomsel dengan biaya senilai Rp2000 sehari, diperkirakan hasil penjualan pulsa perhari bisa mencapai miliaran rupiah.
Sehingga, kata Sinulingga kalau 10 persen saja Sumut kebagian dana bagi hasil pulsa tentu sangat membantu, khususnya bagi instansi Kominfo Sumut yang selama ini mutlak hanya mengandalkan APBD saja.
“Kalaupun tidak dapat 10 persen, 5 atau bahkan 3 persen pun jadilah dan tentu sangat membantu untuk penambahan anggaran,” ucapnya pada rapat yang hanya dihadiri dua anggota DPRD Sumut, yakni Sampang Malem dan Sutrisno Pangaribuan selaku pemimpin rapat.
Menurut Sinulingga sebenarnya sangat gampang menghitung bagian hasil pulsa tersebut untuk Sumut, karena selama ini nomor-nomor telepon seluler tersebut terdeteksi sesuai wilayahnya masing-masing.
Perjuangan ingin mendapatkan anggaran dari sektor bagi hasil pulsa ke pemerintah pusat, menurut dia pernah dilakukan namun belum melibatkan pihak legislatif dan gagal.
“Sehingga kami berharap bisa sama-sama berjuang dengan anggota dewan untuk menjemput dana tersebut,” ucapnya.
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan juga mengaku terkejut dengan tingginya tingkat peredaran uang dari sektor itu, namun hasilnya tidak pernah dinikmati Sumut.
“Ini masukan yang sangat berharga, tentu kami akan mendukung untuk ikut memperjuangkannya,” kata Politisi PDIP tersebut.(LMC-02)
