Medan, 26/10 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan mengaku insiden merampas palu yang dilakukannya saat sidang paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Senin kemarin hanya ingin mengembalikan marwah dan martabat lembaga legislatif yang belakangan sangat gencar dilanda sejumlah kasus suap dan gratifikasi.
“Saya sangat prihatin dengan sejumlah kasus suap dan gratifikasi yang melanda lembaga ini, bahkan ikut menyeret belasan anggota DPRD Sumut ke penjara,” kata Sutrisno, Rabu.
Dia mengaku ingin mengingatkan agar pengalaman-pengalaman pahit dan memalukan itu seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi sejumlah rekannya sesama wakil rakyat untuk bersikap lebih hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.
“Sudah begitu banyak kasus dan dugaan suap yang melibatkan anggota DPRD Sumut, seperti interpelasi yang awalnya terkesan senyap-senyap saja. Ternyata sampai sekarang proses hukumnya belum tuntas meski sudah banyak yang masuk tahanan KPK,” ucap Sutrisno.
Politisi muda yang dikenal cukup kritis ini mengatakan prihatin dengan sikap Ketua Badan Kehomatan Dewan (BKD) DPRD Sumut Syamsul Bahri Batubara, yang terkesan ‘kepanasan’ dan lebih mempersoalkan perampasan palu yang dilakukannya.
Padahal, kata Sutrino sebelumnya ada juga peristiwa memalukan yang pernah terjadi pada sidang paripurna DPRD Sumut, yaitu perkelahian dua anggota dewan memperebutkan uang suap.
“Jadi yang berantam masalah uang di sidang paripurna kenapa tidak pernah diproses oleh BKD DPRD Sumut, jadi BKD nggak usah memilih berpolemik,” ujarnya.
Karena akhirnya, kata Sutrisno malah terbukti salah seorang wakil rakyat yang berseteru soal duit di sidang paripurna itu, kini menjadi tersangka dan sedang menjalani proses hukum di tahanan KPK.
Terkait paripurna pemilihan Wagub Sumut yang menurutnya terkesan dipaksakan, Sutrisno bertekad akan tetap membuat laporan ke KPK.
Namun dia masih menunggu hasil rapat DPD PDIP yang menurut Sutrisno masih membahas soal perampasan palu tersebut.
“Soal laporan ke KPK masih menunggu hasil rapat partai, saya juga tidak mau cuma dianggap bahwa Sutrisno hanya menggertak-gertak saja,” tegasnya.
Karena dia menilai ada kejanggalan dalam proses paripurna pemilihan Wagub Sumut yang terkesan dipaksakan meski menurutnya melanggar UU tentang Pilkada.
“Lembaga DPRD Sumut tidak boleh didesak-desak atas kepentingan orang perorang. Saya hanya ingin mengembalikan marwah legislatif yang belakangan ini telah tercemar,”cetusnya.
Sementara Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha yang dihubungi, Rabu mengatakan masih menunggu laporan rinci Politisi PDIP itu terkait adanya indikasi melawan hukum pada proses pemilihan Wagub Sumut .
“Soal laporan itu memang sifatnya rahasia, namun setiap pengaduan yang masuk pasti kita telaah,” kata Priharsa.(LMC-02)
