Toni Togatorop (Foto:lLntasMedan/ist)
Medan, 7/8 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara Toni Togatorop mengingatkan para pejabat di jajaran Pemprov Sumut hingga kabupaten/kota untuk tidak main-main dalam mengelola dan menggunakan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD).
Ketua Tim XI Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Sumut Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi dan Karo itu juga menegaskan jika ada pejabat Pemprov Sumut ‘bersubahat’ menyelewengkan proyek APBD, legislator akan melaporkannya ke Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami (DPRD) tak ingin terus disoroti dan dipersalahkan masyarakat. Semuanya harus transparan, siapapun maupun pejabat Pemprov Sumut jika ditemukan bersubahat dan menyelewengkan dana APBD, maka kami segera melaporkannya ke Kejaksaan dan KPK,” tegas politisi Partai Hanura ini.
Penegasan itu berulang dilontarkannya pada pertemuan kunjungan kerja dengan pimpinan dan pejabat SKPD di tiga daerah yang dikunjunginya yakni, Pemkab Pakpak Bharat, Dairi, dan Karo baru-baru ini.
Selain melakukan pertemuan dengan pimpinan dan pejabat SKPD,Tim XI Kunker DPRD Sumut juga memantau sejumlah proyek bersumber dari APBD Sumut tahun 2015 ke Pakpak Baharat, Dairi dan Karo
Selain Toni Togatorop, Tim XI Kunker DPRD Sumut juga diikuti anggota lainnya yakni, Astrayuda Bangun, Leonard Surungan Samosir, Jenny Riany Lucia Berutu, dan Siti Aminah Perangin-angin.
Toni juga mengingatkan agar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi juga bertindak tegas jika menemukan bawahan yang ‘bersubahat’ menyelewengkan keuangan daerah.
Menurutnya hasil dan rekomendasi kunjungan kerja ini akan dibuat menjadi tiga berkas.
Berkas pertama disampaikan ke Gubernur, ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan ketiga ke KPK.(LMC/rel)
