Rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sumut dengan para kabag perekonomian kabupaten/kota se Sumut, Selasa (12/4).(Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 12/4 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara Indra Alamsyah mendapat hujatan dari sejumlah undangan yang hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B legislatif itu dengan sejumlah biro perekonomian kabupaten/kota se Sumut di gedung dewan, Selasa.
Politisi Partai Golkar itu akhirnya disorakin karena lontaran ucapannya yang emosional dan terkesan tidak pro rakyat saat membahas kelangkaan gas bersubsidi di daerah-daerah.
“Tidak, tidak ada penambahan kuota gas 3kg untuk daerah-daerah selain Kabupaten Karo. Kami punya data, ini sudah cukup,” katanya sambil mengacung-acungkan selembar kertas.
Tidak cukup sampai di situ, dengan sikap arogan Indra langsung menunjuk-nunjuk kepala biro perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan Darwin Sihotang yang sebelumnya memberi penjelasan mengenai gas subsidi yang langka di daerahnya sehingga mohon dilakukan penambahan kuota.
“Apa jabatan anda, mana datanya coba tunjukan,” teriaknya dengan suara cukup keras.
Indra bahkan menilai wajar jika harga gas 3 kg di wilayah itu mencapai Rp25 ribu pertabung karena diangkut dari Medan.
Padahal sebelumnya Darwin Sihotang memaparkan akibat kelangkaan gas tersebut warga Humbahas terpaksa harus membeli gas hingga ke Medan tentu dengan biaya yang mahal.
Sikap arogansi Indra justru mendapat perlawanan dari staf biro perekonomian Humbahas, Rikson M Tambunan.
“Begini ya Pak Dewan, kami diundang dan datang ke sini membawa aspirasi warga, juga temuan DPRD Sumut saat reses memang terjadi kelangkaan gas bersubsidi 3 kg. Sedikitpun tidak ada niat kami untuk mencari untung,” ketusnya.
Indra masih mencoba untuk berdalih sambil berdiri dan mengacung-acungkan data yang ada di tangannya.
Tidak diketahui apa yang membuat Indra begitu naik darah saat disinggung mengenai kelangkaan gas di daerah-daerah.
Hingga sikapnya itu juga mengundang emosi beberapa perwakilan kabupaten/kota lainnya dan melemparkan protes keras.
Suasana rapatpun menjadi heboh, karena para undangan langsung menyorakin politisi tersebut.
Kondisi yang kurang kondusif tersebut akhirnya coba diredakan oleh pimpinan Komisi B, Sopar Siburian didampingi Wakil Ketua Arifai Tambunan.
Dengan cepat dia langsung melempar pertanyaan mengenai data yang simpang siur tersebut kepada Kabag Perekonomian Pemprov Sumut Bendaharo Siregar.
Bendaharo juga mengakui bahwa dari hasil reses DPRD Sumut ke beberapa daerah memang ditemui adanya kelangkaan gas bersubsidi.
“Memang ada kekurangan dan kondisi ini akan kembali dirapatkan,” katanya.
Selain Kabupaten Humbang Hasundutan kekurangan gas subsidi juga terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Induk hingga mencapai 71.860 tabung.
Selain persoalan gas bersubsidi yang langka RDP dengan kabupaten/kota itu juga membahas tentang persoalan distribusi beras miskin (raskin) dan pupuk subsidi.
RDP juga dihadiri sejumlah instansi seperti Biro Perekonomian Pemprov Sumut, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Sumbagut, Bulog Divre Sumut, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Komisi B DPRD Sumut dalam kesimpulannya mendorong pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwal) mengatur pendistribusian barang-barang bersubsidi, seperti gas 3 kg, pupuk, dan beras miskin (raskin).
Pasalnya dalam rapat itu terungkap bahwa pendistribusian barang bersubsidi, terutama gas 3 kg di daerah selama ini tidak merata.
Ada kabupaten/kota yang kelebihan suplai, namun tak sedikit daerah yang kekurangan hingga terjadi kelangkaan.
Ketua Komisi B DPRD Sumut Sopar Siburian mengatakan, ada empat daerah mengalami kelebihan suplai, yakni Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang.
Sementara daerah lain masih kesulitan mendapatkan pasokan gas bersubsidi tersebut, sehingga tak jarang masyarakat mencarinya dari luar daerah dengan harga yang cukup tinggi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).(LMC-02)
