Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman foto bersama peserta Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kota Medan 2023, di Medan, Rabu (8/11). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 8/11 (LintasMedan) – Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyatakan kesetaraan gender menjadi prioritas bagi Pemkot Medan, agar tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak maupun kewajiban.
“Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Medan sudah dirancang secara masif dan terstruktur,” kata Aulia dalam verifikasi lapangan evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kota Medan 2023 di Medan, Rabu (8/11).
Dalam perencanaan pembangunan, lanjut dia, Wali Kota Medan Bobby Nasution menekankan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkot Medan memperhatikan kesetaraan gender.
Hal ini mencegah terjadinya permasalahan di tingkat aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemkot Medan, khususnya kesetaraan gender.
Untuk itu dari hasil penilaian ini, Aulia berharap Kota Medan dapat kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), seperti telah diraih di 2020.
“Kami selalu mengubah dari yang baik menjadi lebih baik. Insya Allah, Kota Medan akan kembali meraih penghargaan tersebut,” papar Aulia seraya menyebut Pemkot Medan sudah ketiga kalinya memperoleh penghargaan APE.
Ketua Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kota Medan 2023, Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti mengapresiasi Pemkot Medan karena sudah melengkapi data dan informasi evaluasi penyelenggaraan PUG di 2022.
“Kota Medan merupakan salah satu dari empat kabupaten/kota di Sumatera Utara dipilih untuk dilakukan verifikasi lapangan penyelenggaraan PUG,” sebutnya.
Evaluasi di 2022 yang dilakukan tahun ini, tutur dia, berbeda dari tahun sebelumnya karena lebih fokus pada kelembagaan, dan tahun ini secara keseluruhan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.
“Jadi memang ada beberapa hal mengalami perubahan dalam evaluasi ini,” jelas Eko Novi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, Edliaty mengatakan verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini diharapkan bisa memperoleh masukan perencanaan dan penganggaran Pengarusutamaan Gender agar lebih baik lagi.
“Ini akan menjadi acuan bagi kita untuk menyusun perencanaan yang lebih baik ke depannya,” tambahnya. (LMC-02)
