Medan, 4/4 (LintasMedan) – Ketua Panitia khusus (Pansus) Jaminan Perlindungan Sosial Program JKN- KIS DPRD Medan, Bahrumsyah, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera melakukan validasi data terhadap seluruh warga kota Medan.
Hal itu bertujuan agar paling lambat tahun 2019, seluruh warga Kota Medan sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Jadi, tahun 2019 nanti tidak ada lagi warga Kota Medan yang tidak punya Kartu KIS. Semuanya sudah Universal Health Coverage (UHC), ” katanya kepada wartawan usai memimpin Pansus Jaminan Perlindungan Sosial terkait Program JKN-KIS ke Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, menyebutkan banyak kebijakan pihak rumah sakit di Medan yang melanggar ketentuan.
Untuk itu pihaknya akan menindaklanjuti praktek curang itu sekaligus rekomendasi sanksi tegas. Sehingga masyarakat Medan dapat dilayani pihak rumah sakit dengan optimal kendati mereka merupakan pasien BPJS.
Bongkar Praktek Curang
DPRD Medan dibawah kepemimpinan, Henry Jhon menunjukkan sikap serius upaya perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Medan khususnya pasien BPJS.
Lewat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran (DPM PBI) di Kota Medan akan membongkar praktek curang pihak Rumah Sakit yang selama ini memberikan pelayanan buruk kepada pasien BPJS.
Henry Jhon menyebutkan, banyak kebijakan pihak rumah sakit di Medan yang melanggar ketentuan. Untuk itu pihaknya akan menindaklanjuti praktek curang itu sekaligus rekomendasi sanksi tegas, sehingga masyarakat Medan dapat dilayani pihak rumah sakit dengan optimal kendati pasien BPJS.
Dikatakan Henry Jhon, banyak pelayanan rumah sakit milik pemerintah maupun swasta di Medan yang membuat kebijakan sendiri sendiri. Seperti pemberian jenis obat yang berbeda kepada pasien BPJS dengan pasien umum kendati penyakit yang sama. Selain itu, pihak rumah sakit menyuruh pasien pulang kendati belum sembuh alasan ketentuan keterbatasan masa rawat inap. Bahkan pihak rumah sakit sering menolak pasien BPJS alasan kamar penuh.
“Keluhan seperti itu cukup banyak kita terima dari masyarakat. Laporan itu kita seriusi dengan pembentukan Pansus. Tujuan kita untuk menelusuri sampai menemukan titik masalah. Sekaligus mencari solusi demi mensejahterahkan masyarakat Medan,” ujar Henry Jhon.
Ternyata, menurut Henry Jhon, dari hasil konsultasi dengan pihak Kementerian Kesehatan yang diterima Dr Maria Siagian dan Dra Magda Mina Putri terbukti kebijakan itu melanggar aturan. Bahkan, perbedaan pelayanan pasien umum dengan pasien BPJS tidak diperbolehkan. Dan jika hal itu terbukti dilanggar maka pihak rumah sakit akan mendapat sanksi tegas.(LMC-03)
