Medan, 28/5 (LintasMedan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara segera mendistribusikan sejumlah 9.291.800 surat suara
Pilgub Sumut untuk disebar ke 27.478 Tempat Pemungutan Suara di sejumlah kabupaten/kota di provinsi ini.
Menurut Ketua KPU Sumut Mulia Banurea surat suara yang dicetak jumlahnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9.050.483 ditambah 2,5 persen dari DPT per-TPS 238.211 lembar ditambah 2.000 surat suara untuk pemilihan ulang.
“Rencananya 30 Mei semua surat suara sudah didistribusikan ke kabupaten/kota,” katanya pada acara diskusi bersama wartawan Pokja KPU Sumut tentang distribusi Logistik Pilgub Sumut, Senin di Medan.
Mulia Banurea didampingi nara sumber lainnya Shohibul Anshor Siregar, juga menyampaikan setibanya di daerah tujuan, KPU kabupaten/kota bersangkutan akan melakukan sortir dan memeriksa surat suara.
Diprediksi awal Juni seluruh surat suara yang dicetak PT Gramedia Grup di Cikarang ini telah sampai di seluruh KPU kabupaten/kota.
Dalam pencetakan ini, langsung dipantau oleh Komisioner KPU Sumut Dr Iskandar Zulkarnain.
Sebelumnya, KPU Sumut bersama perwakilan pasangan calon (paslon) Pilgubsu nomor urut satu, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan perwakilan paslon nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) menyepakati format baku kertas suara Pilgub Sumut 2018, sekaligus menyosialisasikan specimen surat suara tersebut di Kantor KPU Sumut, Senin (14/5/2018) lalu.
Masing-masing perwakilan paslon juga diminta menandatangani berita acara kesepakatan specimen surat suara. Kemudian diikuti para komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait lainnya, demikian disampaikan Mulia.
Sementara Shohibul Ansor Siregar menyoroti munculnya peluang-peluang terjadinya penyelewengan terutama di daerah-daerah terpencil yang pengawasannya sangat terbatas. Demikian pula ketepatan dan jumlah kertas suara yang sampai ke daerah dimaksud.
“Saya khawatir soal waktu bahkan jumlah sampai ke desa-desa terpencil sangat rawan, perlu menjadi perhatian serius KPU di Kapupaten/Kota atau pihak-pihak terkait untuk itu,”ujar pakar Sosiologi Antropologi UMSU itu.
Hal lain dia juga mempertanyakan kenapa saat ini segala sesuatu urusan dan ketetapan dilakukan di tingkat pusat?
Ketika hendak mencalon menjadi kepala daerah misalnya harus berurusan dengan pimpinan partai di pusat.
“Termasuk mencetak logistik Pilgub Sumut ini juga menjadi urusan pusat, bagaimana efisiensinya, apakah dalam pengelolaan pilkada serentak di Indonesia ini tak memerlukan-hemat-hemat, sementara terus berhutang di luar negeri sana,”ujar Shohibul.
Bagi Shohibul, karena mencetak surat suara jauh dari daerah ini, akan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. “Ya buktinya saja pastilah pihak-pihak yang mengurusi percetakan itu berulang kali ke pusat untuk urusan itu,”ujarnya. (LMC-02)
