Medan, 20/10 (LintasMedan) – Peraturan Walikota (Perwal) tentang sistem keolahragaan mendesak untuk segera terbentuk di Kota Medan, mengingat potensi Kota Metropolitan ini untuk melahirkan atlet berprestasi cukup besar.
“Dengan adanya Perwal tentang sistem keolahragaan, diyakini pembinaan atlet menjadi tepat sasaran sesuai anggaran yang digelontorkan. Masa depan atlet berprestasi juga akan terjamin,” kata Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu, Kamis.
Elit partai Demokrat ini menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) Kota Medan di ruangannya.
Dia mengaku prihatin saat menerima informasi begitu sulitnya para pengurus cabor Kota Medan memperoleh dana bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atlet secara intensif.
Padahal dana pembinaan yang dialokasikan melalui KONI Medan selaku induk organisasi cabor kata Burhanuddin terbilang besar.
Pada APBD tahun 2016, KONI Medan pimpinan Drs Eddy Sibarani mendapat porsi anggaran Rp 9 Miliar dan diinformasikan kembali mendapat tambahan Rp3 Miliar pada P-APBD yang masih dibahas di lingkungan legislator setempat.
Sehingga Burhanuddin begitu terkejut ketika mendapat informasi, Pengcab-Pengcab olahraga terkesan ‘mengemis’ saat meminta bantuan dana kepada KONI Medan ketika ingin menggelar even.
Bahkan sebagaimana terungkap, permohonan yang dilayangkan Pengcab ke KONI Medan saat menggelar kejuaraan umumnya hanya terakomodir sekitar Rp5 juta dari puluhan bahkan ratusan juta biaya yang dibutuhkan.
“Miliaran anggaran dana hibah yang disalurkan ke KONI Medan itu tujuannyakan untuk pembinaan atlet yang ada dipengcab-pengcab, bukan untuk kegiatan-kegiatan seremonial pengurus seperti out bond dan raker-raker di luar Kota Medan yang nggak terlalu penting,” sesal Burhanuddin.
DPRD Medan, kata Burhanuddin juga mengaku kecewa dengan prestasi para atlet binaan KONI Medan paska gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Bandung Jawa Barat.
Pengurus KONI Medan, sebutnya belum pantas terlalu berbangga dengan prestasi yang diraih pada PON tersebut.
Meskipun dari 16 medali emas yang diraih kontingen Sumut, 9 di antaranya diperoleh atlet Kota Medan, menurut Burhanuddin masih merupakan prestasi yang biasa-biasa saja.
“Apalagi 9 emas yang diraih atlet Medan itu didominasi dari cabor wushu. Wushu itu memang luar biasa, pembinanya juga luar biasa,” cetusnya.
Burhanuddin menegaskan perlu segera dilakukan evaluasi secara global terhadap kepengurusan KONI Medan maupun terhadap penyaluran anggarannya.
“Jika memang dari hasil evaluasi ditemukan adanya kejanggalan dalam penyaluran dana pembinaan atlet, saya tegaskan bahwa tambahan anggaran ‘haram’ untuk kembali direalisasikan tahun ini,”tegas Burhanuddin.
Sebagai wakil rakyat dia menegaskan tidak menginginkan lembaga KONI Medan justru menjadi ‘sarang korupsi’ apalagi sampai terseret dalam persoalan hukum akibat salah dalam mengelola anggaran.
“Makanya kita minta Wali Kota Medan segera mengeluarkan Perwal tentang olahraga, sehingga ada acuan dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem kinerja KONI Medan akan semakin jelas,” katanya.
Terkait digelarnya Pekan Olahraga Kota (Porkot) Medan dalam waktu dekar, Burhanuddin berharap agar gebyar even tahunan tersebut tidak hanya menjadi ajang proyek dan pemborosan anggaran.
“Jangan gebyar seremonialnya saja yang terkesan heboh, tapi even rutin yang menghabiskan dana miliaran ini harus benar-benar mampu mewujudkan upaya penjaringan dan pembinaan atlet,” tuturnya. (LMC-02)
