Ilustrasi-TRTB bongkar bangunan tanpa IMB.(Foto:LintasMedan/ist)
Medan, 26/9 (LintasMedan) – Kinerja Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan terus mendapat sorotan miring.
Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangungsong, menduga ketidakberanian Kepala Dinas TRTB Kota Medan, Syampurno Pohan menindak bangunan Centre Point dikarenakan adanya intervensi oknum tertentu.
“Seharusnya, bangunan Centre Point distanvaskan dahulu sebelum keluar izinnya. Kalau tetap dibiarkan, kita menduga ada tekanan oknum kepada Dinas TRTB Kota Medan sehingga tidak berani menindaknya,” ungkap politisi Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan itu menanggapi pernyataan Syampurno dalam pansus LPj APBD Kota Medan tahun 2015 pekan lalu, Senin.
Dia menyesalkan, bangunan semegah itu luput dari penindakan Dinas TRTB Kota Medan kendati tidak mengantongi izin. Sementara bangunan milik masyarakat yang hanya satu dua unit langsung ditindak petugas Dinas TRTB Kota Medan.
“Kita yakini 80% bangunan di Kota Medan menyalahi izin. Dinas TRTB hanya mampu menindak bangunan milik masyarakat kecil sedangkan bangunan besar ‘dibiarkan’ tetap berdiri. Memang lemah kali pengawasan Dinas TRTB,” ucap Simangungsong.
Pembangunan Centre Point menurutnya telah melanggar aturan Undang-Undang dan Perda No. 05 tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena telah membangun terlebih dahulu tanpa mengantongi izin.
“Umumnya rumah ekonomi kebawah yang mereka tindak, kalau yang besar-besar dibiarkan aja. Contohnya aja Centre Point, Podomoro dan bangunan Vihara di Villa Polonia,” sebutnya sembari menilai perizinan Dinas TRTB telah ‘dikuasai’ pemilik properti.(LMC-03)
