Medan, 17/1 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mencanangkan program prioritas tanam cabai di 9 kabupaten/kota di provinsi ini.
Untuk pengembangan tanaman holtikultura itu dialokasikan anggaran Rp 7 miliar guna mengatur tertib tanam sehingga tidak terjadi kekurangan atau menjadi produksi berkelanjutan.
“Pengembangan tanaman cabai menjadi program prioritas yang dilakukan ditahun 2017,” kata Plt Kadis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Azhar Harahap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi B dengan dinas tersebut, Selasa.
Sebelumnya, kata dia tanaman cabai terbesar hanya ada di 3 kabupaten/kota yakni Karo, Simalungun dan Langkat.
Namun tahun ini akan berkembang hingga 9 kabupaten/kota yakni di Deli Serdang, Asahan, Karo, Dairi, Simalungun, Langkat dan Batu Bara.
Pihaknya juga akan mengatur pola tanam cabai merah di sembilan kabupaten/kota dengan target produksi sebanyak 164,704 ton.
“Hal ini agar produksi cabai merah dapat berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga,” ujarnya.
Meskipun sebenarnya produksi cabai di Sumut telah surplus namun, kata Azhar lebih banyak didistribusikan ke Riau, Kepulauan Riau dan Batam.
“Sebab ada perbandingan harga jual Rp 10.000 perkg yang diperoleh petani daripada dijual di Sumut,” paparnya.
Begitu juga dengan komoditas bawang merah, produksi yang sedikit atau hanya dapat memenuhi 28% kebutuhan di Sumut membuat harga selalu tinggi. “Tahun ini kita juga akan mengembangkan bawang di luar kebiasaan yakni tidak hanya pada dataran tinggi tapi juga di dataran rendah seperti Asahan, Batubara, Tapanuli Selatan, Langkat, Serdang Bedagai dan Deli Serdang agar produksinya meningkat sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan,” ungkap Azhar.
Anggota Komisi B, Wasner Sianturi, meminta, dinas tanaman pangan dan hortikultura Sumut untuk terus meningkatkan produksi tanaman pangan di Sumut khususnya Padi Jagung dan Kedelai (Pajale). Karena potensi pengembangannya cukup besar, asalkan pemerintah melakukan kebijakan yang lebih serius untuk peningkatan produksi.
“Untuk kedelai ini jadi Persoalan nasional dan pemerintah daerah harus serius memperhatikan komoditas ini karena kebutuhannya banyak sedangkan produksi nya masih menghandalkan impor,” sebutnya.(LMC-02)
