Lubuk Pakam, 4/3 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara Eveready Sitorus menyosialisasikan tentang dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pembangunan dan kemakmuran warga.
“Untuk tahun ini dianggarkan Rp2 Miliar perdesa. Namun semua prosedurnya atas usulan warga sendiri,” kata Politisi Partai Gerindra itu di hadapan ratusan warga pada saat reses di Pasar Melintang Desa Laguboti Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sabtu.
Sehingga kata Eveready melalui kegiatan reses ini, nantinya akan ditampung aspirasi dan keluhan warga di wilayah itu untuk disampaikan kepada pemerintah.
Pada kegiatan itu anggota Komisi E DPRD Sumut ini banyak menerima keluhan warga yang tergabung dalam 17 dusun di desa tersebut.
Salah seorang warga M Hutapea yang tinggal di Dusun VIII Pasar Melintang mengeluhkan jalan yang hancur di hampir seluruh wilayah itu.
“Ini akibat truk truk yang lalulintas membawa material untuk proyek jalan tol,” ungkapnya.
Sedangkan Mastur Sitorus, warga Dusun 9, mengeluhkan banyaknya anak-anak mereka yang menjadi pengangguran usai tamat sekolah.
“Kami para orang tua telah menyekolahkan anak kami tapi setelah tamat seakan tidak ada lapangan kerja tetap, kenapa tidak ada lagi penerimaan PNS,” katanya.
Terkait persoalan jalan rusak Eveready menjelaskan kepada warga untuk bersama-sama mendukung proyek pemerintah yakni pembangunan jalan tol.
Menurutnya setiap pembangunan pasti ada eksesnya dan dia meyakinkan warga setelah proyek nasional tersebut rampung dipastikan pemerintah akan langsung membenahi kerusakan jalan akibat dari pembangunan itu.
Dia menyampaikan bahwa kerusakan jalan akibat proyek nasional tidak hanya di wilayah itu saja, namun diperkirakan sepanjang lebih kurang 3000 KM jalan di kawasan Kabupaten Deli Serdang rusak.
“Setelah selesai program jalan tol ini mungkin berlanjut perbaikan jalan desa. Kita harus dukung program ini, karena jalan tol juga untuk kemudahan kita,” ucapnya.
Eveready berjanji akan mengkordinasikan persoalan jalan rusak tersebut untuk menjadi prioritas program kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Sedangkan mengenai minimnya lapangan kerja, pihaknya sudah membahas persoalan itu kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Soal penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang masih ada moratorium dari Presiden Jokowi karena situasi keuangan pemerintah yang belum memungkinkan. Jadi ini bukan program DPRD Sumut sendiri, namun itu dibahas di paripurna secara nasional,” ucapnya yang meminta warga untuk lebih kreatif dalam menciptakan lapangan kerja sendiri.(LMC-02)
