Medan, 22/3 (LintasMedan) -Wakil Gubernur Sumatera Utara Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah
Marpaung menyambut baik agenda kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Analisi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang berlangsung di Medan oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Rabu.
Dalam sambutannya Wagubsu mengatakan tema kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi tentang Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, SDM yang profesional dan akuntabel menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dirasa sangat sesuai dengan situasi di Sumatera Utara yang sedang bergiat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai upaya untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintah, Nurhajizah mencontohkan, bulan lalu pemprovsu sudah mencanangkan pelayanan simpel paten yaitu untuk mempermudah pengurusan perizinan kepada masyarakat.
Pelayanan pengurusan melalui online akan membuat masyarakat lebih terlayani. Dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diharapkan kepercayaaan pemerintah pusat terhadap pemerintah sumatera utara dapat meningkat.
“Kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Sumut (Pemprov Sumut) masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya anggaran yang di salurkan kepada sumut hanya berkisar 10 T. Sementara DKI Jakarta mencapai 72 T. Anggaran yang terbilang kecil itu 8,3 T digunakan untuk belanja pegawai sementara 1,7 T digunakan untuk tambal sulam pembangunan,” ujar Nurhajizah.
Nurhajizah juga mengajak semua aparatur untuk memperbaiki kinerja sesuai tupoksi dan bebas dari KKN.Mengajak seluruh aparatur melakukan reformasi birokrasi secara profesional dan berintegritas.
Acara dibuka oleh Deputi bidang koordinasi komunikasi informasi dan aparatur kementrian politik hukum dan keamanan, Suwarsono.
Agenda kegiatan forum koordinasi dan konsultasi analisa kebijakan tata kelola pemerintahan di isi berbagai paparan.(LMC-04)
