Medan, 18/9 (LintasMedan) – Puluhan pengawas sekolah yang tergabung dalam Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kota Medan mengadu ke Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan. Mereka memprotes terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) No. 44 tahun 2017 Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Medan. Lahirnya Perwal tersebut membuat pengawas sekolah tidak lagi mendapatkan tambahan penghasilan.
Koordinator Pengawas (Korwas), Syafaruddi, kepada Ketua FPD, Herri Zulkarnain dan Wakil Ketua Anton Panggabean menceritakan saat ini terdapat 205 pengawas sekolah untuk tingkat TK, SD dan SMP di Kota Medan. Sebelumnya, dalam Perwal No. 3 tahun 2011 diatur tambahan penghasilan bagi pengawas sebesar Rp1.250.000.
“Bahkan, hingga Perwal No. 6 tahun 2015 lahir, kami (pengawas, red) masih menerima sebesar Rp1.250.000. Namun, sejak lahirnya Perwal No. 44 tahun 2017, tambahan atau insentif itu ditiadakan. Alasannya, karena kami sudah dapat sertifikasi,” sebut Syafaruddin.
Padahal, beban kerja pengawas sekolah setingkat dengan Kepala Seksi (Kasi) di jabatan struktural. “Kenapa ASN lain dapat insentif, sementara kami tidak. Kami juga ASN kok. Kami tidak berhadap sama seperti pejabat eselon IV yang bisa mendapatkan hingga Rp7 juta, kami hanya berharap bisa mendapatkan penghasilan tambahan antara Rp4-6 juta,” ungkapnya. Usai menyampaikan keluhan, selanjutnya APSI menyerahkan berkas kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat.
Sebelumnmya, APSI juga diterima Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua DPRD Iswanda Nanda Ramli serta anggota, Wong Cun Sen dan Robby Barus.
Henry Jhon mengatakan, aspirasi pengawas akan dikomunikasikan ke Walikota Medan melalui Dinas Pendidikan. “Kasih kami waktu, aspirasi ini kami bicarakan dulu sama Walikota,” kata Hendry Hutagalung(LMC-02)
