Medan, 17/7 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Sumut Dapil I dan II Kota Medan mempertanyakan kebijakan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov Sumut yang membatalkan proyek pembangunan mess di Yogyakarta.
Persoalan tersebut menjadi perhatian khusus pada kesimpulan hasil laporan kegiatan kunjungan kerja (kunker) tim yang dibacakan pada sidang paripurna DPRD Sumut, Selasa.
“Kegiatan tender yang dibatalkan untuk proyek Mess Pemprov Sumut di Yogyakarta ini menjadi perhatian khusus, kenapa tidak dilakukan mekanisme lelang sesuai peraturan yang berlaku,” kata Ketua tim Kunker I dan II Kota Medan, Ikrimah Hamidy yang juga juru bicara tim.
Dia menilai pembatalan proyek tersebut secara sepihak oleh Pemprov Sumut akan merugikan masyarakat, sebab dana yang telah dianggarkan akan menjadi Silpa.
“Selain itu juga sangat merugikan pihak yang mengikuti kegiatan tersebut,” katanya.
Sebelumnya DPRD Sumut menerima informasi pihak kontraktor yang dimenangkan menangani proyek tersebut adalah perusahaan yang sudah di ‘black list’ yakni PT Aras Mandiri.
Anggota DPRD Sumut lainnya Nezar Djoeli dari Dapil yang sama juga menyesalkan sikap Pemprov Sumut yang akhirnya terkesan dengan sengaja membuat anggaran menjadi Silpa.
Menurutnya proyek senilai Rp5.4 miliar tersebut telah dianggarkan untuk tahun anggaran 2017.
Seharusnya pihak Pemprov Sumut menjalankan prosedur dengan mempertimbangkan perusahaan pemenang tender di bawah Aras Mandiri.
“Jadi bukan serta merta membatalkan proyek itu dan menjadikannya Silpa, ada apa ini,” cetus Nezar.
Sementara Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov Sumut, M Faisal Hasrimy yang dikonfirmasi wartawan saat mengikuti sidang paripurna tersebut mengatakan, seharusnya pihak DPRD Sumut mengapresiasi pembatalan proyek itu.
Meski demikian dia menolak berkomentar lebih jauh dan meminta wartawan untuk melakukan konfirmasi kepada stafnya Dwi. “Untuk lebih tehnisnya coba tanyakan ke Dwi,” ujarnya.(LMC-02)
