Ilustrasi - (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 4/2 (LintasMedan) – Beberapa anggota Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan mendukung wacana interpelasi atau meminta keterangan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait dengan buruknya kinerja pengelolaan keuangan di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.
“Saya setuju penggunaan hak interpelasi,” kata anggota F-PDI Perjuangan antoguh Damanik di Medan, Rabu, terkait kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Sumut.
Menurut dia, inisiatif untuk menggunakan hak interpelasi tersebut mendesak direalisasikan oleh para wakil rakyat di DPRD Sumut lainnya.
Melalui interpelasi tersebut, lanjutnya, DPRD Sumut akan memperoleh keterangan lebih jelas sekaligus memberi masukan maupun rekomendasi kepada Gubernur untuk mencari solusi defisit anggaran yang terjadi selama ini.
Pernyataan hampir senada juga diungkapkan anggota F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Wasner Sianturi.
Ia memperkirakan, defisit anggaran yang menghimpit Pemprov Sumut saat ini berkaitan erat dengan buruknya kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, kata dia, tidak tertutup kemungkinan ada SKPD yang tergolong maksimal kinerjanya dalam menghimpun PAD, tetapi tidak dilaporkan secara transparan.
Jika interpelasi tersebut dilaksanakan, pihaknya juga berencana menanyakan sumber dana yang dipergunakan Pemprov Sumut untuk membayar cicilan tunggakan utang dana bagi hasil (DBH) dan bantuan keuangan provinsi (BKP) kepada sejumlah kabupaten/kota.
Wasner mengingatkan Pemprov Sumut dalam menjalankan pengelolaan keuangan harus benar-benar mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yakni harus transparan, akuntablitas, efisien dan berkeadilan.
Karena itu, Wasner menyatakan mendukung wacana interpelasi terkait pengelolaan keuangan di Pemprov Sumut. (LMC-02)
