Nezar Djoely
Medan 9/2 (LintasMedan) – Rencana sejumlah anggota DPRD Sumut meminta penjelasan (interpelasi) kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho terkait pengelolaan keuangan Pemprov Sumut diprediksi kembali kandas atau batal terlaksana.
Sinyalemen yang beredar di Medan, Senin, batalnya rencana interpelasi tersebut diduga kuat tidak solidnya masing-masing wakil rakyat untuk menggunakan salah satu hak individual anggota DPRD tersebut.
Bahkan belum jelasnya rencana sidang interpelasi diperkirakan berkaitan erat adanya pertemuan antara Gubernur dengan sejumlah pimpinan fraksi DPRD Sumut di Medan baru-baru ini.
Sayangnya hasil pertemuan itu tidak dipublikasikan sehingga menimbulkan beragam asumsi di kalangan anggota DPRD Sumut lainnya.
“Saya juga ada mendengar pertemuan itu,” kata anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut Nezar Djoeli.
Namun ia belum bisa memastikan materi yang dibahas dalam pertemuan itu, karena tidak dihadiri oleh seluruh fraksi di DPRD Sumut termasuk fraksi Partai Nasdem.
“Bisa saja dalam pertemuan itu dibahas seputar masalah APBD, dan itu sah-sah saja,” ujarnya.
Nezar menambahkan fraksinya termasuk salah satu yang mendukung wacana interpelasi gubernur Sumut karena merasa prihatin dengan buruknya kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Sumut selama beberapa tahun terakhir.
“Kita hingga sekarang ini belum mengetahui berapa anggaran yang sudah dialokasikan Pemprov Sumut untuk melunasi hutang dana bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi,” katanya.
Berdasarkan catatan fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut, total utang dana bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi Sumut sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 mencapai sebesar Rp2.3 triliun lebih.
Sedangkan tunggakan utang Pemprov Sumut kepada sejumlah perusahaan rekanan diperkirakan mencapai Rp825 miliar lebih.
“Inilah yang melatarbelakangi kenapa pentingnya anggota DPRD Sumut menggunakan hak interpelasi, supaya gubernur dapat menjelaskan secara transparan seberapa besar tunggakan tersebut sudah dan belum dibayar,” katanya.
Seharusnya, menurut dia wacana interpelasi mendapat dukungan dari segenap anggota DPRD Sumut, karena upaya tersebut berkaitan erat dengan kelangsungan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat kedepan.
Nezar tidak membantah sinyalemen yang menyebutkan adanya sejumlah anggota DPRD Sumut yang “merasa nyaman” dengan carut-marutnya kondisi keuangan Pemprov Sumut.
“Mungkin saja ada (anggota DPRD) yang masih merasa nyaman dengan kinerja keuangan Pemprov Sumut sekarang ini,” tambahnya.(LMC-02)
