Medan, 2/4 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Medan meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) agar tidak mempersulit program bedah rumah yang merupakan program pemerintah setempat.
“Kami berharap jangan mempersulit proses administrasi untuk program bedah rumah ini agar rumah layak huni bisa diperoleh oleh warga,” kata Parlaungan Simangunsong saat memimpin rapat Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas PKPPR, Selasa (2/4).
RDP juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Medan di antaranya, Ahmad Arif, Paul MA Simanjuntak, Sahat Simbolon, Daniel Pinem, Maruli Tua Tarigan, Hendra DS dan Lily.
Hadir juga Pelaksana tugas Kepala Dinas PKPPR, Benny Iskandar yang mengakui sosialisasi tentang perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau bedah rumah di Kota Medan masih belum maksimal.
“Bahkan, setiap ada even MTQ dan pameran, kami terus sampaikan ini, namun belum juga sampai ke masyarakat,” sebut Benny.
Ia memaparkan, saat ini sudah terverifikasi sekitar 350 berkas yang mengajukan bedah rumah. “Hari ini, sekitar 500 berkas masuk untuk bedah rumah tahun ini,” kata Benny seraya menyebutkan pihaknya menargetkan 800 unit rumah dibedah tahun ini.
Terkait progres kegiatan dari serapan anggaran hingga 31 Maret 2019, kata Benny, sebesar Rp59.699.410.610 atau 11,26 persen.
Kegiatan-kegiatan itu meliputi, pelayanan administrasi perkantoran dari anggaran Rp14.066.209 terealisasi Rp2.413.534 (17,16%), program peningkatan sarana & prasarana aparatur Rp38.893.925 terealisasi Rp20.758.914 (53,37%), program peningkatan disiplin aparatur Rp664.982.405 belum terealisasi, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp735.720.500 belum terealisasi dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp24.000.000 belum terealisasi
Kemudian program pengendalian pemanfaatan ruang Rp357.712.170 belum terealisasi, program perencanaan tata ruang Rp3.495.099 terealisasi Rp495.099.000 (14,17%), program penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Rp219.180.505 terealisasi Rp27.344.853 (12,48%) dan program perencanaan pembangunan daerah Rp6.140.950 belum terealisasi.
Selanjutnya program pengembangan perumahan Rp27.795.116 terealisasi Rp2.775.516 (9,99%), program pemanfaatan ruang Rp206.743.350 terealisasi Rp1.714.178 (0,83%), program pemberdayaan komunitas perumahan Rp1.090.605 terealisasi Rp390.605.990 (35,82%) serta program lingkungan sehat perumahan Rp16.946.631 terealisasi Rp3.806.709 (22,46%). Jadi, dari total anggaran Rp529.999.999 terealisasi Rp59.699.410 (11,26%).
Sedangkan PAD, tambah Benny, hingga 29 Maret 2019 dari target Rp1.541.250.000 terealisasi Rp677.091.157 (44%) meliputi sewa rumah Rp376.410.156, sewa Rumah Kayu Putih target Rp1,5 miliar terealisasi Rp199.253.400, sewa Rusunawa Sei Seruai Rp97.833.400 serta pemindahan hak sewa bangunan dari target Rp8.250.000 terealisasi Rp3.594.201.(LMC-02)
