Dr. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum. (Foto: LintasMedan/dok)
Medan, 24/7 (LintasMedan) – Pengamat Hukum Abdul Hakim Siagian menhaku yakin Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi akan bekerja secara profesional dalam setiap pelaksanaan tender proyek pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumut itu.
“Sepanjang yang saya ketahui hingga saat ini tidak ada praktik monopoli di PDAM Tirtanadi Sumut, karena setiap pelaksanaan tender, baik tender bahan kimia maupun yang lainnya tetap diumumkan ke publik baik melalui website maupun media sehingga tidak terdapat penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang pada satu perusahaan saja,” kata Abdul Hakim saat menjadi narasumber workshop mitigasi dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha dalam pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan PDAM Tirtanadi Jumat (24/7).
Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ini menyampaikan bahwa yang berhak menyatakan adanya praktik monopoli dalam satu instansi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkantor di Jl Gatot Subroto.
Sedangkan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam UU No 5 Tahun 1999, yang dikatakan monopoli terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha .
Oleh karena itu lanjut Abdul Hakim tujuan UU No 5 Tahun 1999 ialah menjaga kepentingan umum meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian mewujudkan iklim usaha yang kodusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha.
Selain itu mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat maka tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Lebih jauh dikatakannya setiap pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Untuk itu sambung Abdul Hakim dalam UU No 5 Tahun 1999 yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam melakukan suatu perjanjian adalah, oligopoli, penetapan harga, diskriminasi harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak Luar Negeri (LN) selanjutnya adapun kegiatan yang dilarang sesuai pasal 17 – 24 yaitu monopoli, monopsoni, diskriminasi, jual rugi dan persekongkolan.
Kegiatan workshop diikuti oleh unsur kepala divisi, kepala bidang, kepala instalasi, kepala pelelangan serta yang lainnya selain menghadirkan Abdul Hakim Siagian sebagai narasumber juga Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesian (IAPI) Sumut Dr Ahmad Feri Tanjung SH MM Mkn, dan dibuka oleh Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Sumut Feby Milanie.
Sementara itu Feby Melanie berharap seluruh peserta agar serius mengikuti workshop agar kedepan tetap bisa bekerja dan berbuat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
“Apalagi saat ini sedang tahap pelaksanaan lelang di PDAM Tirtanadi,” ucapnya.(LMC-02)
