Suasana rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020 di gedung DPRD Medan, Senin (14/9). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 14/9 (LintasMedan) – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menyampaikan tanggapannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020 di gedung DPRD Medan, Senin (14/9).
Rapat paripurna pembahasan Ranperda tentang P-APBD 2020 tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim beserta tiga Wakil Ketua yakni Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah.
Akhyar menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan tahun 2020 hampir dapat dipastikan mengalami penurunan cukup signifikan akibat dampak dari pandemi COVID-19.
“Penurunan target serta minimnya realisasi penerimaan dari PAD terjadi akibat pandemi COVID-19,” ujarnya.
Disebutkan, imbas dari pandemi COVID-19 membuat banyak wajib pajak dan retribusi terpaksa menutup usahanya.
Khusus dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Medan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin, sesuai pedoman dan mekanisme yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Pemko Medan juga terus membangun komunikasi intensif dengan organisasi profesi dan perguruan tinggi.
Guna mengatasi minimnya penerimaan PAD, Pemko Medan telah memberikan saran kepada para pengusaha, baik hotel, restoran maupun usaha lainnya agar dapat melaksanakan kegiatan dengan tetap mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan.
Hal ini dilakukan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik, sehingga PAD dapat meningkat.
“Dalam penanganan COVID-19 ini diperlukan kepedulian dan keihklasan dari semua pihak untuk turut berperan aktif tanpa harus diminta,” katanya.
Ia menambahkan, Pemko Medan telah pula memfasilitasi semua upaya penanganan COVID-19, diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) No.11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan.
“Implementasi penerapan Perwal Nomor 11 Tahun 2020 telah dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan di Gedung P4TK Jalan Setia Budi Medan Helvetia dan Rumah Sakit Lions Club Jalan T Amir Hamzah,” tambahnya.
Fasilitas kesehatan ini disediakan guna mengakomodir kebutuhan isolasi bagi warga yang tidak memiliki hunian atau tempat yang memadai.
Akhyar menambahkan, Pemko Medan telah memotivasi pelaku UKM untuk beralih usaha seperti pembuatan masker, alat pelindung diri (APD), bodybag dan keperluan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19 agar usahanya dapat bertahan.
Tidak hanya itu, Pemko Medan juga memberikan pendampingan online tentang pemasaran produk dengan memanfaatkan media sosial, mensosialisasikan aplikasi QRIS (Quick Resp[ond Code Indonesian Standard) dari Bank Indonesia kepada pelaku UKM sebagai altenatif pembayaran non tunai.
Usai menyampaikan Nota Jawaban Wali Kota, Akhyar selanjutnya menyerahkan Buku Nota Jawaban kepada Ketua DPRD Medan.
Rapat paripurna akan dilanjutkan pada 22 September 2020 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan RAPBD, pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Medan dan penandatantanganan pengambilan keputusan DPRD Medan sekaligus persetujuan Ranperda tentang P-APBD Kota Medan 2020. (LMC-02)
