Medan, 21/7 (LintasMedan) – Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Rajudin Sagala S.pd.I meminta pemerintah untuk mengevaluasi atau mengkaji ulang rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Kota Medan.
“Setahu saya, Kota Medan masuk kedalam zona orenge. Dan kalau memang pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM, harus dipikirkan fasilitas atau bantuan kepada masyarakat. Baik itu dari pusat maupun dari Pemko Kota Medan sendiri,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/7).
Sebab, lanjut Rajudin yang juga salah satu Alim Ulama Kota Medan, selama pemberlakuan PPKM dari 12 Juli-20 Juli, belum ada terlihat bantuan apapun kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemko Medan.
“Seharusnya bantuan pemerintah selama PPKM sudah digulirkan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kelaparan akibat dari permberlakuan PPKM ini. Karena saat ini kegiatan masyarakat dibatasi, baik bekerja, berdagang guna mencari nafkah. Kalau masyarakat sakit karena penyakit itu lumrah, tapi kalau sakit karena kelaparan, nantinya dapat memicu gejolak,” ucapnya.
Saat disinggung atas arogansinya oknum Satpol PP disejumlah daerah, saat menertibkan para pedagang dan pelaku usaha lainnya dimasa PPKM, Politisi Partai PKS Kota Medan ini menghimbau agar petugas Satpol PP bertindak lebih ‘humanis’.
“Coba contoh pendekatan persuasif yang dilakukan pihak TNI dan Kepolisian kepada para pedagang. Mereka berbicara dengan sopan saat menyampaikan maksud dantujuan PPKM tersebut kepada pelaku usaha tersebut. Perlakukan lah mereka secara manusiawi, jangan main kasar dan bertindak diluar batas kewenangan Satpol PP itu sendiri. Dan saya berharap Satpol Kota Medan bisa melihat hal ini sebagai pembelajaran, guna diaplikasikan saat bertugas di lapangan,” pungkasnya. (LMC-02)
Medan, 21/7 (LintasMedan) – Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Rajudin Sagala S.pd.I meminta pemerintah untuk mengevaluasi atau mengkaji ulang rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Kota Medan.
“Setahu saya, Kota Medan masuk kedalam zona orenge. Dan kalau memang pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM, harus dipikirkan fasilitas atau bantuan kepada masyarakat. Baik itu dari pusat maupun dari Pemko Kota Medan sendiri,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/7).
Sebab, lanjut Rajudin yang juga salah satu Alim Ulama Kota Medan, selama pemberlakuan PPKM dari 12 Juli-20 Juli, belum ada terlihat bantuan apapun kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemko Medan.
“Seharusnya bantuan pemerintah selama PPKM sudah digulirkan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kelaparan akibat dari permberlakuan PPKM ini. Karena saat ini kegiatan masyarakat dibatasi, baik bekerja, berdagang guna mencari nafkah. Kalau masyarakat sakit karena penyakit itu lumrah, tapi kalau sakit karena kelaparan, nantinya dapat memicu gejolak,” ucapnya.
Saat disinggung atas arogansinya oknum Satpol PP disejumlah daerah, saat menertibkan para pedagang dan pelaku usaha lainnya dimasa PPKM, Politisi Partai PKS Kota Medan ini menghimbau agar petugas Satpol PP bertindak lebih ‘humanis’.
“Coba contoh pendekatan persuasif yang dilakukan pihak TNI dan Kepolisian kepada para pedagang. Mereka berbicara dengan sopan saat menyampaikan maksud dantujuan PPKM tersebut kepada pelaku usaha tersebut. Perlakukan lah mereka secara manusiawi, jangan main kasar dan bertindak diluar batas kewenangan Satpol PP itu sendiri. Dan saya berharap Satpol Kota Medan bisa melihat hal ini sebagai pembelajaran, guna diaplikasikan saat bertugas di lapangan,” pungkasnya. (LMC-02)
