Medan, 19/7 (LintasMedan) – Anggota DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe meminta aparat yang bertugas di lapangan saat pelaksanaan PPKM Darurat untuk benar-benar memehami isi dari Surat Edarah (SE) Walikota Medan dan Gubernur Sumut pada pelaksaan PPKM Darurat sehingga tidak berpotensi terjadinya kericuuhan antar pedagang dan aparat.
“Coba benar-benar diperhatikan, tidak ada satu butirpun srat edaran walikota dan gubernur Sumut hingga hari melarang pedagang berjualan pada pelaksanaan PPKM Darurat, tetapi larangan hanya buat kerumunan,” kata Bayek panggian akrab Mulia Asri kemarin.
Kenyataannya, kata Bayek di lapangan petugas melakukan penutupan paksa lapak-lapak pedagang , terkesan bukan memberikan solusi untuk mengurangi pandemi Covid-19 tapi malah menjadi potensi kericuhan.
“Bayangkan saja, pedagang dilarang berjualan. Orang yang lapar gampang menyulut keributan, ujarnya.
Untuk itu ia berharap petugas di lapangan harus mengetahui benar-benar implementasi dari Surat Edaran Walikota dan Gubernur itu dalam arti pedagang dipersilahkan berjualan asal tidak terjadi kerumunan.
Ia berharap pemerintah bisa mengembalikan kondisi seperti new normal. Dimana, pedagang boleh berjualan asalkan dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat dan membatasi kapasitas pengunjung..
Selain itu, Bayek juga meminta kepada pemerintah agar mengedukasi para petugas sebelum diterjunkan ke lapangan. Soalnya, ada beberapa istilah di SE Walikota yang mungkin kurang dipahami petugas. Seperti, kata esensial, non esensial, industri orientasi, critical dan lainnya.
“Bila perlu, dibriefing dulu petugasnya dan dideskripsikan SE Walikota itu kepada petugas. Biar mereka (petugas) itu paham dalam menjalankan tugasnya. Jangan nanti petugas itu main “ribak sude” di lapangan yang akhirnya bisa menyebabkan bentrokan dengan masyarakat,” kata Bayek.
Selain itu, terkait penyekatan jalan di sejumlah titik di Kota Medan. Bayek juga menilai hal itu sebagai sesuatu yang kurang bermanfaat dan tak ada kaitannya dengan meminimalisir pandemi Covid-19.
Bayek mengatakan harusnya penyekatan itu diperketat di perbatasan saja. Seperti perbatasan Medan- Binjai, Medan- Deli Serdang. Bukan malah penyekatan yang diperbanyak di dalam kota. Karena, hal itu malah menimbulkan kerumunan baru.
“Contoh, dari jalan B boleh tapi jalan C tidak boleh yang tujuannya sama-sama ke jalan A yang akhirnya terjadi penumpukkan di jalan B dan itu bisa memunculkan kluster baru. Harusnya kan, ruas jalan di dalam kota itu dibuka saja. Terlebih lagi jalan dalam kota yang jarang dilalui. Itu harus dibuka, biar tak terjadi penumpukkan,” ujarnya.
Begitu juga dengan pemadaman lampu jalan. Bayek menilai hal itu berpotensi meningkatnya aksi kriminilitas di Kota Medan. “Ini kan menjadikan Medan terkesan mencekam dan bisa menimbulkan masalah baru, seperti perampokan, begal dan lainnya. Bukan tidak mungkin imun kita menurun karena katakutan dan ini bisa memicu Covid datang karena imun kita rendah,” kata Bayek.
Malah sebaliknya, Bayek menambahkan bila ruas jalan itu terang benerang akan menambah keberanian dan bisa meningkatkan imunitas tubuh.
Atas dasar itu, Bayek sekali lagi meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kinerja petugas dan meminta kepada para petugas PPKM Darurat agar lebih humanis lagi menghadapi masyarakat.(LMC-02)
