Medan, 2/6 (LintasMedan) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Robi Barus SE M.AP, mengaku siap memperjuangkan kenaikan honor Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan dengan mengusulkannya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Ia berharap, kenaikan honor itu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para kepling di Kota Medan.
Peningkatan kesejahteraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para kepling sebagai ujung tombak seluruh program pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumut, hingga Pemko Medan.
Hal itu diungkap Robi Barus setelah melihat kinerja dari pada Kepling di Kota Medan yang tak mengenal waktu bekerja.
Selain dari jam kerjanya yang tidak mengenal waktu, Robi mengatakan kepling juga merupakan perangkat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kerja Kepling itu tanpa waktu, saya bersama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan akan mengusulkan kenaikan honor kepala lingkungan kepada Pemko Medan. Kita berharap, kesejahteraan para kepling di Kota Medan bisa meningkat,” ucap Robi Barus dikutip Jumat (2/6).
Ia menjelaskan berdasarkan aturan yang ada, kepling memiliki gaji yang sama seperti Pekerja Harian Lepas (PHL) atau honorer di lingkungan Pemko Medan. Akan tetapi, kepling memiliki jam kerja yang jauh lebih panjang.
“Tugas kepling ini paling berat, tidak ada jam kerjanya. Dari pagi ke pagi, dari warga yang melahirkan sampai warga digigit nyamuk pun urusan Kepling.Jika ada kena DBD pasti urusan Kepling.Jika honor paling hanya 8 jam kerja.Dan situasi kita di Kota Medan membuat mereka harus bekerja ekstra,”ungkapnya.
Dari sisi gaji sebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan ini, mereka sama dengan honorer, maka kita akan perjuangkan agar para kepling ini bisa mendapatkan tunjangan-tunjangan yang membantu biaya operasional sekaligus menambah penghasilan mereka,” ujarnya.
Dikatakan Robi yang pernah mengabdi sebagai kepling di Kota Medan selama 20 tahun tersebut, usulan kenaikan honor para kepling di Kota Medan bukanlah hal yang berlebihan.
Selain dari jam kerjanya yang tidak mengenal waktu, kepling juga merupakan perangkat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Untuk itu, kita di DPRD Medan siap membantu membuat regulasinya agar ada tunjangan-tunjangan yang membuat penghasilan kepling bertambah,” katanya.
Ia pun menegaskan kepada setiap kepling untuk tidak coba-coba melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga.
Pasalnya, Pemko Medan telah memberikan sejumlah contoh sanksi tegas kepada kepling yang kedapatan melakukan pungli dengan alasan apapun.
“Pak wali kota sangat tegas soal pungli, setiap kepling yang pungli pasti langsung dicopot. Tidak ada alasan kepling untuk pungli, sebab menjadi kepling adalah pengabdian. Maka masyarakat kita persilakan untuk melapor apabila ada melihat ataupun menjadi korban pungli dari oknum kepling, akan kita tindak tegas,” tegasnya. (LMC-02)
