Medan,28/1 (LintasMedan) – Setelah delapan (8) Fraksi dari 9 Fraksi di DPRD Medan mensahkan perubahan Ranperda DPRD Medan No 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Tata Tertib) pada Selasa (20/1) lalu. Maka pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan (Wasbang) segera dilaksanakan.
Namun, 50 anggota DPRD Medan dari 9 Fraksi, dimungkinkan hanya 46 anggota dewan dari 8 Fraksi yang akan menggelar kegiatan tersebut. Sebab, 1 Fraksi yakni Fraksi PSI DPRD Medan berjumlah 4 orang saat rapat paripurna menolak perubahan Tatib untuk pelaksanaan sosialisasi ideolagi dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.
Menurut Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen, Rabu (28/1), kendati sudah disahkan perubahan Perda Tatib DPRD Medan tidak serta merta bisa langsung melakukan kegiatan sosialisasi Wasbang. Namun kata Wong Cun Sen akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta terkait sosialisasi Wasbang.
Dan untuk pelaksanaan Wasbang pastinya berdasarkan petunjuk BPIP. “Apakah dalam sosialisasi nanti nara sumbernya pihak BPIP atau anggota dewannya. Tentu sesuai petunjuk mereka. Kalau nara sumber dari dewannya, tentu setelah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dan memperoleh sertifikasi, “jelas Wong Cun Sen asal politisi PDI Perjuangan itu.
Ditambahkan Wong Cun Sen, pada Jumat 30 Januari 2026 mendatang direncanakan ke 4 pimpinan DPRD Medan akan ke Jakarta melakukan kerjasama (MOU) dengan pihak BPIP. “Nanti kita lihat dulu bagaimana hasil kerjasamanya. Selanjutnya kita tahu sistem pelaksanaan sosialisasi wasbangnya,” terang Wang Cun Sen.
Ketika disinggung terkait penolakan Fraksi PSI DPRD Medan tentang perubahan Tatib DPRD Medan untuk pelaksanaan Wasbang. Wong Cun Sen membenarkan adanya penolakan PSI. Namun Wong meyampaikan belum bisa memastikan 4 orang anggota dewan dari PSI ikut atau tidak menggelar Wasbang nantinya. “
“Itu mungkin kebijakan Partainya, gak bisa kita campuri,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Fraksi PSI DPRD Medan melalui juru bicaranya Reinhart Jeremy Aninditha, SH di rapat paripurna DPRD Medan pada 20 Januari 2026 lalu. Dengan tegas menolak pelaksanaan pembinaan
Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.(LMC-02)
