Medan, 14/2 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Sumut menilai Medan Metropolitan Sanitation Health Project (MMSHP) bisa disebut sebagai proyek gagal.
Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU Pera) yang dikerjakan sejak 2013 hingga kini tak kunjung tuntas dan mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Medan menjadi kupak-kapik.
“Sistem pengerjaan proyek itu sangat amburadul dan meresahkan warga,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut Toni Togatorop kemarin.
Dia bahkan menilai pihak Kemen PU-Pera telah mengobok-ngobok kebijakan di Provinsi Sumatera Utara
dengan tanpa melihat struktur masyarakat dan kepentingan rakyat di daerah ini.
Ketua Fraksi Hanura itu sangat menyesalkan karena seharusnya lebih baik pemerintah pusat
memperbanyak saja dana transfer ke Pemprov Sumut melalui dana alokasi umum (DAU)
ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) jika ingin membangun provinsi ini.
“Sebelumnya proyek hasil pekerjaan Kemen PU-Pera juga banyak yang sudah rusak padahal
umurnya masih beberapa bulan. Ini semua menjadi proyek gagal pemerintah pusat di Sumut,“ cetusnya.
Anggota DPRD Sumut lainnya, Nezar Djoeli juga menyampaikan keresahan warga akibat proyek MMSHP.
Sekretaris Komisi D DPRD ini, juga menyatakan koisinya akan memanggil pelaksana proyek dalam hal ini PT Waskita Karya.
“Kita akan membuat semacam investigasi ke lapangan bagaimana sebenarnya
perencanaan yang dibuat Kementerian PUPR,” katanya.
Elit Partai Nasdem ini juga mengatakan sudah menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian PUPR dan jawaban dari kementerian akan memanggil kontraktor dan perencana untuk melihat langsung kondisi proyek.(LMC-02)
