Medan, 28/3 (LintasMedan) – Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution mengajak segenap masyarakat di kota metropolitan ini untuk turut mendukung serta memelihara pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Soalnya saya menilai pembangunan yang dilakukan selama ini masih belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Terbukti, kegiatan pembersihan drainase maupun masalah kebersihan lingkungan lainnya masih dilakukan sepenuhnya jajaran Pemko Medan melalui OPD terkait,” katanya saat menutup Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan 2019, Rabu (28/3).
Dia juga menilai masyarakat masih kurang rasa memiliki untuk menjadikan Kota Medan sebagai rumah bersama.
Akhyar mengimbau seluruh jajaran di Pemko Medan untuk tak henti terus bekerja dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta mampu mengunggah kesadaran masyarakat untuk berama-sama menjaga jalannya pembangunan.
“Terutama kepada para camat dan lurah, saya minta terus ‘cerewet ‘ dan terus mengajak masyarakat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan, terutama menyangkut masalah kebersihan dan menjaga serta merawat hasil pembangunan yang telah dilakukan,” pesannya.
Forum Musrembang yang ditutup Akhyar tersebut merekomendasikan berbagai formulasi kebijakan yang diperlukan bagi penetapan arah dan kebijakan umum pembangunan kota serta strategi dan prioritas anggaran tahun 2019.
Dari Musrenbang yang telah dilakukan menghasilkan program dan kegiatan perangkat daerah yang akan dilakukan tahun 2019 diantaranya Dinas Pendidikan sebanyak 10 program dengan pagu anggaran Rp.135.000.000.000, Dinkes sebanyak 23 program (Rp.487.000.000.000), Dinas PU sebanyak 12 program (Rp.655.000.000.000), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang sebanyak 12 program (Rp.530.000.000.000) dan Dinas Pencegah Pemadam Kembakaran sebanyak 6 program (Rp.17.400.000.000).
Kemudian Badan Kesbangpol sebanyak 12 program (Rp.10.000.000.000), Satpol PP sebanyak 10 program (Rp.45.000.000.000), BPBD sebanyak 7 program (Rp.6.800.000.000), Dinas Sosial sebanyak 11 kegiatan (Rp.8.000.000.000), Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 11 kegiatan (Rp.7.800.000.000), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 13 kegiatan (Rp.16.000.000.000), Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 5 kegiatan (Rp.20.000.000.000).
Lalu Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 11 kegiatan (Rp.10.800.000.000), Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 12 kegiatan (243.000.000.000), Disdukcapil sebanyak 8 kegiatan (Rp.15.400.000.000), Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 14 kegiatan (Rp.10.800.000.000), Dishub dengan 11 kegiatan (Rp.74.000.000.000), Dinas Kominfo sebanyak 7 kegiatan (Rp.31.000.000.000) dan Dinas Koperasi & UKM sebanyak 8 kegiatan (Rp.15.000.000.000).
Menyusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadui Satu Pintu sebanyak 8 kegiatan (Rp.11.000.000.000), Dispora sebanyak 11 kegiatan (Rp.18.600.000.000), Dinas Kebudayaan 10 kegiatan (Rp.10.000.000.000), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 11 kegiatan (Rp.10.500.000.000), Dinas Pariwisata sebanyak 8 kegiatan (Rp.31.000.000.000), Dinas Pertanian dan Perikanan sebanyak 20 kegiatan (Rp.20.000.000.000), Dinas Perdagangan sebanyak 11 kegiatan (Rp.25.000.000.000), serta Dinas Perindustrian sebanyak 11 kegiatan (Rp.9.000.000.000).
Selanjutnya Inspektorat sebanyak 6 kegiatan (Rp.18.500.000.000), Bappeda sebanyak 10 kegiatan (Rp.10.900.000.000), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 7 kegiatan (Rp.45.000.000.000), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 10 kegiatan (Rp.16.000.000.000), BKD dan Pengembangan SDM sebanyak 9 kegiatan (Rp.18.000.000) serta Balitbang dengan 6 kegiatan (Rp.4.500.000.000). (LMC-02)
