Medan, 18/2 (LintasMedan) – Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) menyampaikan sejak awal pembangunan Pasar Kampung Lalang telah menemukan sejumlah masalah.
Menurut Ketua BPK Perwakilan Sumut VM Ambar Wahyuni persoalan Pasar Kampung Lalang diilai paling rumit.
“Jadi Saya sarankan diblacklist saja, apalagi sejak 2016 kontraknya tidak pernah diperbaiki,” ,katanya dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD Medan yang dipimpin Boydo HK Panjaitan didampinggi Dame Duma Sari Hutagalung, Sekretaris Komisi C,Mulia Asri Rambe dan Jangga Siregar, anggota Komisi C , di Gedung BPK-RI Perwakilan Sumut, Senin (18/2).
Dia mengungkap bahwa pihak kontraktor tidak pernah menyerahkan data laporan harian, mingguan, bulanan serta backup data pengerjaan. “Jadi bagaimana BPK menyakini proyek ini benar, jika kontraktor tidak membuat laporan ,” tegas Ambar.
Karena itu, BPK menyarankan kontraktor pembangunan Pasar Kampung Lalang PT. Budi Mangun KSO agar diblacklist.
Sementara itu terkait temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Ambar menegaskan jika LHP BPK sudah final dan mengikat.
“Temuan BPK dalam LHP itu terjadi pada adendum ke 3 dan 4 dimana adendum itu tidak memiliki alasan.Jadi untuk denda sebesar Rp 3,1 Miliar sudah final ,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo H.K Panjaitan meminta Pasar Kampung Lalang yang secara fisik pembangunannya sudah selesai diharapkan bisa dimanfaatkan dengan menggunakan PHO (Provisional Hand Over).
“Kita sudah berjanji dengan pedagang agar pasar itu bisa digunakan akhir Februari ini.Karena persoalan ini hampir tiga tahun tidak tuntas,sehingga kami selalu ditagih pedagang.Bagaimana pun ini menyangkut perut dan kehidupan pedagang, sehingga kami terus berjuang ,” ucap Boydo.
” kita juga mengharapkan kontraktor bisa membantu proses PHO secepatnya,” tambah Boydo.
Politisi PDI Perjuangan itu tegas menyatakan bahwa selama pihaknya juga merasa dilecehkan oleh kontraktor karena selalu mengutus perwakilan, sehingga sulit mengetahui persoalan yang sebenarnya.
” Berulang kali persoalan ini kami terima termasuk dari pihak kontraktor yang mengadu untuk penurunan denda,tapi pimpinan perusahaan tidak pernah hadir selalu saja perwakilan yang hadir.Kami merasa sangat diremehkan dan dilecehkan ,” tegas Boydo.
Namun begitu untuk proses PHO tampaknya tak akan berjalan mulus.
Ini disampaikan, Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Benny Iskandar menyampaikan ada sejumlah kendala dalam proses penilaian fisik Pasar Kampung Lalang, sehingga tim penilai tidak bisa memberikan penilaian terhadap sejumlah asset di Pasar Kampung Lalang.
“Ada masalah dalam proses mem-PHO kan dimana kami mengalami kendala dalam menilai sejumlah item di sana.Kami sudah datangkan tim tenaga ahli,tapi kesulitan juga karena tidak ada data-datanya contohnya sumur dimana.Jadi kami menunggu sampai batas akhir Februari 2018 jika tidak putus kontrak ,” kata seraya mengatakan kontraktor PT.Budi Mangun KSO sampai saat ini belum mau menyerahkan laporan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR).(LMC-02)
