Medan, 25/7 (LintasMedan), Dewan Pimpinan Daaerah (DPD) Partai Demokrat Sumut membantah anggapan seolah olah parpol tersebut mengedepankan sikap diskriminatif menetapkan nomor urut kadernya untuk diusulkan dalam Daftar Calon Sementara pada Pemilu Legislatif 2019.
“Partai telah memiliki mekanisme yang tegas dalam menyusun nomor urut Caleg di dalam DCS,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Jesayas Tarigan kepada pers di Medan, Rabu.
Pihaknya juga menyatakan tidak sependapat jika ada kader yang mengaku memberikan sejumlah mahar agar bisa namanya diusulkan dalam DCS.
“Tidak benar anggapan itu, soalnya saya juga caleg dan tidak ada mendapat perlakuan seperti itu,” ujarnya.
Ketika ditanya soal adanya sejumlah kader dan fungsionaris partai Demokrat yang menyatakan keberatan dan mengancam mengundurkan diri dari pencalegan, Jesayas menegaskan pihaknya tidak merasa keberatan.
Karena, keputusan tersebut merupakan hak individu masing- masing.
“Benar saya memang mendengar ada kader dan fungsionaris Demokrat yang kini duduk di Lembaga Legislatif DPRD Sumut mengundurkan diri dari pencalegan dan pindah ke partai lain. Itu memang sah sah saja dalam dunia demokrasi,” ucap Jesayas yang juga panitia tim penjaringan Caleg Partai Demokrat ini.
Pernyataan hampir senada juga diungkapkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Meilizar Latif.
“Tidak ada penzoliman di partai ini dalam penyusunan nomor urut DCS,” ujarnya.
Karena itu pihaknya sangat menyesalkan tudingan salah seorang fungsionaris Partai Demokrat Sumut yang menyebutkan ada perlakuan yang tidak manusiawi di internal partai tersebut.
Tudingan miring kata anggota DPRD Sumut ini, seharusnya tidak perlu diungkapkan ke publik, karena kader yang bersangkutan dipastikan sudah memahami secara utuh aturan dan mekanisme yang berlaku di partai Demokrat.
Apalagi, menurut Meilizar tudingan itu justru datang dari sosok yang selama ini dikenal sebagai salah seorang deklarator Partai Demokrat di Sumut.
Meilizar menambahkan Partai Demokrat Sumut tidak merasa kehilangan jika ada kadernya yang mengundurkan diri maupun “lompat pagar” ke parpol lain hanya karena persoalan nomor urut DCS.
“Politisi Demokrat sejati tentunya sudah memahami aturan dan mekanisme partai, termasuk ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU),” ujarnya.(LMC-2)
“
