Medan, 4/6 (LintasMedan) – Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara gencar untuk terus menyosialisasikan gerakan tanam pohon dalam rangka rehabilitas hutan dan lahan kritis serta antisipasi dampak perubahan iklim global.
Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Harlen Purba baru-baru ini menyebutkan provinsi ini telah melakukan penanaman pohon baik dari sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan dari 2013 hingga 2016 sebanyak 172.400.252 batang dengan luas lebih kurang 155.160,23 ha.
“Penanaman untuk sektor kehutanan hingga tahun 2016 di lakukan di beberapa wilayah dan akan terus berlanjut tahun ini,” katanya.
Tahun 2016 lalu misalnya, telah ditanam sebanyak 118.500 batang pohon di beberapa wilayah bersumber dari dana APBD Pempprov Sumut, kemudian dari sumber dana perimbangan keuangan (DAK bidang kehutanan) telah menanam sebanyak 39.347 batang untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Untuk penghijauan lingkungan tahun 2016 juga dilakukan penanaman sebanyak 22.010 batang pohon, Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 16.864.22 batang dan pada kegiatan lainnya sebanyak 18.295 batang.
Selain itu juga dilakukan penanaman untuk sektor non kehutanan yang telah dimulai sejak 2013.
Guna terpenuhinya kebutuhan bibit pohon untuk masyarakat yang turut berpartisipasi dalam gerakan penanaman pohon Pemprov Sumut, kata Harlen juga menyediakan bibit tanaman hutan jenis Multipurpose Tree Species (MPTS) secara gratis dari tahun ke tahun.
Dari keseluruhan penyediaan bibit tanaman hutan MPTS dan Mangrove sebanyak 298.080 batang, dan telah tersalurkan bibit tanaman hutan dan MPTS serta Mangrove tersebut sebanyak 279.982 batang.
“Permintaan bibit pohon ini cukup meningkat dari tahun ke tahun, sehingga tahun ini kita akan tambah persediaannya melalui APBD,” katanya.
Sedangkan rekapitulasi perhutanan sosial yang sudah ditetapkan memiliki izin berdasarkan keputusan menteri kata Harlen adalah Tapanuli Selatan dengan luas 348 ha untuk satu kelolpok, kemudian Tapanuli Tengah seluas 721 ha dengan 2 kelompok, serta Toba Samosir seluas 733 ha untuk 4 kelompok.
“Lembaga desa yang mengusulkan hak pengelolaan hutan desa tersebut semua telah mendapat izin. Hutan desa yang ada di Provinsi Sumut terdiri dari 7 kelompok tani hutan dengan luas keseluruhan 1.802 ha.
Sementara untuk Hutan Kemasyarakatan, yakni Kabupaten Labuhan Batu, 350 ha, 1 kelompok tani, Langkat,410 ha, 1 kelompok tani, Padang lawasa, 5.963 untuk 39 kelompok tani, Serdang Bedagai 200 ha untuk 3 kelompok tani, Tapanuli Utara, 2.284 Ha untuk 7 kelompok tani, Toba Samosir 610 ha, dan Pakpak Bharat 162 ha masing-masing satu kelompok tani.
Selanjutnya rekapitulasi hutan tanaman rakyat (HTR) yang telah ditetapkan yakni Asahan, 1.262,61 Ha untuk 7 kelompok, Langkat `1.754. ha , 5 kelompok, Mandailing Natal, 8.794. ha, 1 kelompok, Simalungun,668 ha, 3 kelompok dan Tapanuli Selatan, 2.766 ha untuk 4 kelompok.
Untuk kategori penanaman pohon, kata Harlen Sumut sudah melampaui rata-rata nasional dalam gerakan penanaman satu miliyar pohon yang dicanangkan pemerintah mulai tahun 2013.
Bahkan, kata Harlen pada 2015 Sumut meraih juara II nasional setelah Jawa Barat pada kegiatan itu.
Selain itu, provinsi ini merupakan yang pertama di Indonesia dalam kegiatan bulan pemeliharaan pohon melalui Gerakan Perempuan tanam dan peliharan pohon yang dimulai Desember 2014.
Dinas Kehutanan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pengelolaan hutan tingkat tapak untuk kemakmuran rakyat.
Sehingga, kata Harlen masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan kawasan hutan secara lestari sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang saat ini telah diberikan oleh Dishut Sumut untuk izin pemungutan hasil hutan bukan kayu selama 2016 adalah sebanyak 37 izin yang terdiri dari izin pemungutan getah pinus sebanyak 35 pemohon dan izin pemungutan rotan sebanyak 2 pemohon.
Selain itu, Dishut juga memberikan izin pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan energi air sebagai sumber listrik melalui cara pinjam pakai hutan.
“Ini sangat potensial untuk dikembangkan terutama mendukung program pemerintah untuk menyediakan listrik sebesar 35.000 MW di seluruh Indonesia,” katanya.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memanfaatkan kawasan dalam hutan ini merupakan investasi yang sangat menguntungkan serta mendapat izin dari Kementerian Kehutanan dengan pola izin pinjam pakai.
Untuk penerbitan izin rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan di provinsi Sumut pada 2013 sebanyak 8 izin, tahun 2014, 5 izin, tahun 2015 sebanyak 12 izin dan 2016 sebanyak 10 izin.
Pinjam pakai kawasan hutan, menurut Harlen justru positif karena si pengguna izin sudah dipastikan ikut memelihara kawasan hutan tersebut guna menjaga stabilitas debit air.
“Mereka juga memiliki tanggungjawab ikut menjaga hutan, bahkan turut memberi laporan jika ada penebangan liar. Mereka punya kewajiban untuk ikut merehabilitasi hutan,” tegas Harlen. (LMC-04)
