Warga di sekitaran Danau Toba sedang memanen ikan nila hasil KJA yang kini menjadi mata pencaharian sebagian penduduk setempat baru-baru ini.(Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 24/10 (LintasMedan) – Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumatera Utara mulai menyosialisasikan penataan dan pengendalian sektor perikanan di Danau Toba.
Mengutip pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak ada “Zero Kerambah Jaring Apung (KJA)”, namun kata Kelapa Diskanla Sumut, Zoni Waldi sektor perikanan yang merupakan salah satu investasi terbesar di kawasan pawisata itu akan ditata sedemikian rupa dan diawasi secara ketat.
“Pariwisata dan perikanan harus sejalan dan sosialisasi mulai kita lakukan baik masyarakat yang punya usaha KJA maupun kepada perusahaan, apalagi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengendalian perikanan Danau Toba segera keluar,” katanya kepada pers, kemarin.
Zoni mengatakan kerambah hanya diperbolehkan di beberapa wilayah dan kedalaman tertentu di areal Danau Toba, termasuk jumlah ikan dan pakan yang masuk, semuanya akan diatur.
Dia memaparkan, sedikitnya ada empat poin yang akan disosialisasikan pihaknya dalam rangka mendukung kelestarian Danau Toba dan mengurangi pencemaran, yakni, pengendalian budidaya perikanan KJA, pelestarian ikan-ikan endemik, pengendalian penangkapan ikan endemik dan pengawasan.
Dalam upaya pengendalian budidaya perikanan KJA pihaknya telah memiliki acuan hasil penelitian dari beberapa lembaga yang mengeluarkan batas produksi ikan di Danau Toba.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2013 mengeluarkan hasil penelitian bahwa produksi ikan KJA di Danau Tidak tidak boleh melebihi 35 ribu ton/tahun.
Sementara dari penelitian Balitbang KKP pada 2014 menyatakan Danau Toba hanya mampu menampung produksi ikan KJA sejumlah 50 ribu ton/tahun, sedangkan Badan Lembaga Independen Universitas Rhode Island pada 2116 mengeluarkan hasil penelitian sebesar 55.232/tahun.
Ironisnya pada 2015 tertatat hasil produksi ikan KJA di Danau Toba mencapai angka 84,8 ribu ton, sehingga diduga menjadi salah satu penyebab mati massalnya jutaan ikan di Danau Toba pada Mei 2016.
Dari jumlah tersebut penyumbang terbesar jumlah ikan adalah dari PT Aquafarm Nusantara sebesar 34 ribu ton, kemudian PT Suritani 21 ribu ton dan KJA milik masyarakat 29.800 ton.
Sebagaimana dipaparkan Zoni, kematian massal yang melanda ikan-ikan KJA di Danau Toba, diduga akibat berbagai faktor diantaranya ikan tidak mendapatkan oksigen yang cukup.
Kemudian keramba tidak beraturan dan tidak menerapkan cara budi daya ikan yang baik, dan ketika ikan yang sudah seharusnya dipanen namun masa panen tidak dilakukan.
“Jadi kita akan ambil jalan tengah dari hasil penelitian lembaga-lembaga tersebut mengenai batas jumlah ikan KJA yang boleh hidup di Danau Toba,” cetusnya/
Selain upaya pengendalian sektor perikanan di Danau Toba, Diskanla Sumut kata Zoni akan menyosialisasikan pengembangan KJA ke wilayah laut. “Dengan dilakukan pembatasan KJA tentu akan terjadi kekuarang ikan nila, jadi kita sosialisasikan mengubahnya ke wilayah laut,” paparnya.
Sebab kata Zoni, ikan nila juga bisa hidup di wilayah laut dan saat ini sedang tahap ujicoba di Belawan.
Pihaknya juga akan terus membudidayakan ikan endemik seperti ikan Pora-Pora, Ikan Pahitan dan lain-lain di wilayah Danau Toba.
Penangkapan ikan-ikan ini juga dilakukan pengawasan secara ketat agar terus berkembang biak. “Tidak boleh ditangkap secara massal sebagaimana terjadi selama ini,” ujarnya.
Menurut Zoni ikan endemik, seperti pora-pora sangat bermanfaat untuk pelestarian Danau Toba dan punya simbiosis mutualisme dengan ikan produksi KJA.
“Ikan ini akan memakan sisa-sisa makanan yang keluar dari perut Ikan Nila, sehingga akan perperan mengurangi pencemaran Danau Toba,” katanya.
Namun saat ini justru ikan pora-poranya habis dan Danau Toba dominan diisi ikan-ikan lain.(LMC-02)
