Medan, 8/2 (LintasMedan) – Sejumlah perwakilan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) meminta DK pusat tegas menyikapi persoalan PWI Sumbar.
Sebanyak 24 perwakilan provinsi yang hadir di pertemuan DKP PWI pada rangkaian Hari Pers Nasional di ruang Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (7/2) malam mendesak agar kasus Sumbar di bahas dalam kongres.
“Harus ada ketegasan dalam kasus ini dan DK PWI mesti berjalan lurus, jangan mundur menyikapinya,” kata Olan Sibarani, Ketua DKP Jawa Barat.
Sebab lanjut Olan, jika DK PWI tidak tegas dikhawatirkan nantinya setiap persoalan pelanggaran kode prilaku pers di internal PWI hanya dianggap sebagai lelucon saja.
Ungkapan senada juga disampaikan Tarmilin Usman dari Aceh, yang meminta DK PWI segera memanggil para pakar hukum menyikapi persoalan PWI Sumbar.
“Harus ada tim independen yang menyikapi persoalan ini, sehingga tidak berlarut-larut,” ucapnya.
Ia mengaku khawatir setiap pelanggaran kode prilaku organisasi PWI dan mendapat teguran dari dewan kehormatan, justru membuat keduanya menjadi terpecah dan berkubu-kubuan.
Tarmilin menyampaikan sinyal ‘kubu-kubuan’ antar DKP dan PWI juga terkesan sudah ‘tertular’ ke Sumut.
Para ketua PWI di tiap-tiap provinsi dikhawatirkan tetap berpihak kepada kebijakan Atal Depari selaku ketua PWI Pusat meskipun dugaan pelanggaran prilaku itu mendapat teguran dari DKP.
“Malam ini saja contohnya, diketahui sudah terjadwal acara pertemuan ini. Namun kenapa di hari dan waktu yang sama Ketua PWI Sumut juga menggelar kegiatan lain. Saya malah mendapat dua undangan,” kata Tarmilin.
Kemelut dewan kehormatan dan organisasi PWI dipicu pelantikan Ketua PWI Sumbar Basril Basyar karena yang bersangkutan terungkap adalah pegawai negeri sipil.
Ia dinilai tidak berhak menjadi anggota PWI apalagi pengurus, malah Atal ngotot untuk melantiknya menjadi ketua pada 13 Januari 2023.
Padahal jelas dalam aturan organisasi PWI bahwa PNS, polisi dan TNI tidak bisa menjadi anggota apalagi pengurus. Persoalan ini terus menjadi perbincangan di internal PWI se Indonesia.
Pertemuan DKP se Indonesia yang umumnya pernah menjabat ketua PWI provinsi itu juga dihadiri Sekretaris DK Pusat Sasongko Tedjo, Wakil Ketua Dewan Pers
Paulus Tri Agung Kristanto, Asro Kamal Rokan dan Raja Parlindungan Pane, serta Ketua DKP Provinsi Sumut Muhammad Syahrir yang bertindak sebagai tuan rumah.
Sasongko Tedjo memberikan apresiasi kehadiran para ketua DKP se Indonesia dalam pertemuan itu.
Terkait persoalan PWI Sumbar, menurutnya DK hanya menjalankan tugas, karena akan menjadi keprhatinan bersama jika DK hanya diam meski ada pelanggaran kode etik da kode prilaku dalam AD/ART PWI.
Jika teguran maupun rekomendasi tidak juga dilaksanakan, sebut Sasongko maka untuk kasus Sumbar akan dibawa dalam kongres.
“Pada kongres nanti DK akan membuat keputusan, sebagaimana tugas kita untuk terus mengawasi dan memonitor praktik-praktik yang melenceng dari aturan organiasi,” tegasnya.
Ketua DKP Sumut M Syahrir dalam sambutannya sebagai tuan rumah berharap agar pertemuan DK-DKP se-Indonesia ini menjadi momentum dalam upaya menegakkan marwah PWI sebagai organisasi profesi yang besar dan bermartabat.
Hadir dalam pertemuan pengurus DKP Sumut Syamsual Jamil, Anton Panggabean, Syofyan Harahap dan Agus Lubis.(LMC-02)
