Madina, 29/11 (LintasMedan) – DP Majelis Ulama Indonesia Kementerian Agama (DP MUI Kemenag) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, di Aula Kantor Kemenag Madina, Selasa (29/11).
Sosialisasi yang merupakan gagasan dari Komisi Fatwa yang bekerjasama dengan Komisi Hukum dan HAM MUI Madina ini untuk menyikapi pertanyaan masyarakat terkait permasalahan hukum terhadap beberapa prilaku yang menyimpang untuk dikaji dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua DP MUI Madina, H Mhd Nasir Lc.S.Pd.I. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini untuk menjawab persoalan hukumnya.
“Kita sangat menyayangkan saat ini mulai merebaknya penyakit masyarakat seperti narkoba, judi online dan prilaku seksual yang menyimpang termasuk di dalamnya LGBT. Jadi dengan dilaksanakannya kegiatan ini tak lain untuk menjawab persoalan itu,” katanya.
Ketua DP MUI Madina selanjutnya mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014, tentang lesbian, guy sodomi dan pencabulan. Dan kemudian diisi dengan beberapa narasumber lainnya, seperti, Drs H Parmohonan (Kakan Kemeng Madina) mensosialisasikan PMA Nomor 73 Tahun 2022, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Kemenag.
Serta H Fahrur Rozi SH MH (Ketua Komisi Hukum Dan HAM MUI Madina) yang mengungkap topik bahasan pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam perspektif hukum pidana.
Sementara pesertanya adalah Pimpinan Pondok Pesantren se Kabupaten Madina, berikut anggota Komisi Fatwa dan Komisi Hukum dan HAM yang berjumlah 50 orang.
Sekretaris Umum DP MUI Madina yang juga Kasi Bimas Islam Kemenag Madina, H Ahmad Zainul Khobir SAg MM mengatakan, tujuan kegiatan untuk menyikapi dugaan terkait banyaknya permasalahan di Kabupaten itu.
“Ada persoalan hukum terkait hal ini, diantaranya soal LGBT sebagai bidan pengantin. Masyarakat mempertanyakannya ke MUI bagaimana hukumnya,” katanya.
Khobir pun menyebutkan, sosialisasi ini akhirnya menghasilkan dua poin rekomendasi, yakni, memohon kepada Komisi Fatwa MUi untuk membahas hukum tentang bidan pengantin yang bukan perempuan serta merekomendasikan kepada DP MUI Mandailing Natal untuk membahas dan membuat fatwa tentang hukumnya, serta merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menertibkan kekerasan seksual dan menertibkan prilaku seksual yang menyimpang.(LMC-04)
