Medan, 19/6 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Medan beda pendapat dalam menanggapi Silpa APBD sebesar Rp 500 Miliar Tahun Anggaran 2019.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Roby Barus menilai terjadinya Silpa pada APBD Kota Medan merupakan kegagalan Plt Wali Kota Akhyar Nasution. “Akhyar telah gagal memimpin Kota Medan,” tegas Roby menjawab pers, Jumat (19/6).
Ia mengatakan sebelumnya Kota Medan dipimpin Dzulmi Eldin dan wakilnya Akhyar Nasution. Pada tahun 2019 Eldin terkena kasus hukum dan kepemimpinan Medan diambil alih Akhyar.
Kondisi itu sekaligus membuktikan pemerintahan tidak stagnan. “Eldin dan Akhyar sama-sama memimpin Kota Medan sehingga tidak ada alasan kalau peralihan kepemimpinan membuat pemerintahan terganggu, hingga menyebabkan banyaknya Silpa,” katanya.
Ia menilai Akhyar yang menggantikan Eldin telah memiliki pengalaman. “Jadi kenapa terkesan ada pembiaran OPD yang tidak bisa menyerap anggaran. Apa yang ditakutkan? Apakah kepala OPD takut masuk penjara karena ada temuan? Kenapa harus takut kalau kerjanya benar, tendernya memenangkan rekanan yang benar,” papar Roby.
Menurut Roby, sebagai pemimpin baru (peralihan), suasananya harus baru, keberanian dan ketegasannya juga baru. Pelaksana tugas mesti memotivasi OPD agar bekerja serius, menegur keras jika ada yang main-main.
“Kalau cuma kerja normatif, hanya mencari aman, untuk apa mengajukan anggaran,” ucapnya.
Bagi Fraksi PDIP, kata Roby kesalahan OPD adalah kesalahan besar pemimpinnya.
“Jika bawahan saja yang salah, lalu apa tugas pemimpinnya? Apa mau lepas tanggung jawab begitu saja kalau anak buahnya gagal menyerap anggaran. Kalau memimpin mau cari aman dan pembangunan tidak ada, apa keistimewaan dan kelebihan pemimpin itu?” tegasnya.
Sementara Politisi PKS Rajuddin justru menyalahkan OPD yang tidak mampu menggunakan anggaran.
“Tidak semua penyerapan anggaran bisa dipantau Plt Wali Kota, karena tugas-tugasnya begitu banyak,” kata Rajuddin Sagala.
“Ini merupakan kelemahan OPD dalam melaksanakan fungsinya, OPD tidak disuruh mencari uang, semua sudah tersedia tinggal menggunakan. Para kepala dinas belum dituntut menciptakan pembangunan yang maju, hanya
disuruh memakai anggaran yang ada, tapi itupun tidak bisa,” sesalnya.(LMC-02)
