Medan, 7/6 (LintasMedan) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun anggaran 2020 pada 7 Juni 2021.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi para wakil ketua, anggota DPRD setempat.
Ketua DPRD Medan Hasyim menyatakan bahwa LKPJ merupakan rangkuman keterangan kembali laporan pelaksanaan kebijakan prioritas program dan capaian kinerja Pemko Medan selama tahun 2020.
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam pidato nota pengantar LKPJ pelaksanaan APBD tahun 2020, menjelaskan, secara akumulatif realisasi pendapatan tahun 2020 tercatat Rp4,12 triliun lebih.
Capaian realisasi pendapatan tersebut berasal, di antaranya dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,50 triliun, pendapatan transfer Rp2,47 triliun dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp133,17 miliar lebih.
Sementara untuk realisasi belanja, lanjut dia, total tercatat Rp3,99 triliun lebih yang terdiri dari belanja operasional Rp3,51 triliun, belanja modal Rp308,27 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp168,28 miliar lebih.
“Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mencapai 86,63 persen dari target yang ditentukan, sedangkan realisasi belanja 75,99 persen dari target yang ditetapkan,” paparnya.
Wali Kota mengatakan, transfer bantuan keuangan dengan realisasi Rp1,80 miliar, realisasi pembiayaan secara akumulatif dengan penerimaan Rp504,09 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar.
“Berdasarkan hal tersebut, silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun 2020 tercatat sebesar Rp622,43 miliar lebih,” kata Bobby yang hadir dengan didampingi Wakil Wali Kota Aulia Rachman, dan Sekda Wiriya Alrahman.
Meski begitu, diakuinya masih terdapat kekurangan bersifat administratif pengelolaan keuangan daerah, sehingga ke depan harus ditingkatkan efektifitas dan efisiensi serta transparansi dan akuntabilitas.
“Saya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah agar terus melakukan perbaikan dan konsisten. Baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset yang bertujuan agar kesejahteraan masyarakat Kota Medan meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot Medan tahun 2021 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara.
“Prestasi WTP merupakan sebuah amanah, dan tanggung jawab. Tentu ini jadi pemacu kinerja untuk terus ditingkatkan agar lebih baik lagi. Artinya, WTP ini harus jadi target yang terus diraih Pemkot Medan,” ujar Bobby. (LMC-02)
