Medan, 13/8 (LintasMedan) – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Medan Hj Alida SH berjanji mengutamakan prinsip pemerataan, berkeadilan dan transparan dalam menyalurkan anggaran publikasi dan sosialisasi program maupun kegiatan di lembaga legislatif.
“Kami segera meninjau kembali kebijakan dan mekanisme pengalokasian dana publikasi ke masing-masing perusahaan pers, baik cetak maupun media online dan elektronik,” katanya di Medan, Jumat.
Diakuinya, Sekretariat DPRD Medan dalam setiap tahun memperoleh anggaran untuk publikasi, tetapi dana tersebut baru mengakomodir sekitar sembilan perusahaan pers yg umumnya media cetak lokal.
Padahal, lanjut dia, jumlah wartawan yang selama ini terdaftar resmi melaksanakan tugas jurnalistik di DPRD Medan mencapai 60 orang lebih.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya akan mengevaluasi kinerja bagian Humas DPRD Medan yang selama ini terkesan diskriminatif terhadap sejumlah wartawan dari berbagai perusahaan pers.
“Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam melayani pers, termasuk dalam hal pengalokasian dana publikasi,” ucap Alida didampingi Kabag Umum Andi Syukur dan Kabag Keuangan Mahyuzar dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan yang sehari-hari bertugas meliput pemberitaan di DPRD Medan.
Apalagi, terhadap wartawan dari perusahaan pers berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) yang selama ini benar-benar menjalankan tugas jurnalistik.
Dalam pertemuan dengan sejumlah insan pers tersebut terungkap sejumlah program, salah satunya wacana menggelar wisata pers ke tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta.
Namun sebagian besar jurnalis menolak program tersebut sebelum terciptanya kebersamaan antara pihak Sekretariat DPRD Medan dan insan pers.
“Sebaiknya kita kedepankanlah dulu kebersamaan di internal, baru bisa dibuat sejumlah program-lainnya yang berorientasi kepada pembangunan Kota Medan,” kata jurnalis senior Rifki Warisan yang mantan kordinator wartawan unit DPRD Medan. (LMC-02)
