Medan, 23/6 (LintasMedan) – Komisi II DPRD Kota Medan mempertanyakan efektifitas penyemprotan cairan disinfektan dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kota Medan. Seperti diketahui, penyemprotan cairan tersebut mengeluarkan anggaran yang cukup besar namun hingga kini angka korban virus berbahaya itu terus bertambah secara signifikan.
Wakil Ketua Komisi II, Sudari ST usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Medan, Selasa (23/6) meminta BPBD melakukan evaluasi terkait penyemprotan disinfektan di beberapa ruang publik.
“Koordinasilah dengan ahlinya, apakah formula yang dibuat sesuai atau tidak,” ujarnya.
Dia menduga penyemprotan cairan itu tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus jika melihat angka korban yang terus meningkat.
Pada RDP itu dia juga meminta agar BPBD membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas dan lengkap dalam langkah penyemprotan disinfektan.
“Penyemprotan ini, kalau memang tidak berfungsi untuk apa dilakukan,” tuturnya.
Selain itu, wakil rakyat juga turut menyoroti anggaran biaya pemakaman Covid-19 yang mencapai Rp 880 juta.
“Jumlah korban warga Medan hanya 103 orang. Dengan biaya sebesar 5 juta per jenazah, harusnya biaya yang dikeluarkan untuk warga Medan hanya sekitar Rp 515 juta,” papar Sudari.
Sisa anggaran Rp 365 juta untuk pemakaman sebanyak 87 orang yang bukan warga Medan harusnya bisa ditagihkan ke pemerintah daerah masing-masing.
“Harus ada upaya penuh dalam menagih biaya penguburan bagi korban meninggal yang bukan penduduk kota Medan,” katanya.
Sementara, Afif Abdillah menuturkan dalam hal penyemprotan disinfektan, harus ada standar 14 hari di titik yang sudah terbukti ada PDP ataupun yang positif.
“Kalau memang setelah di test di lingkungan tersebut tidak ada yg positif setelah 14 hari maka wilayah tersebut sudah bisa dikatakan relatif steril,” paparnya.
Dari daftar rekapitulasi pengeluaran anggaran untuk Covid-19 yang diserahkan BPBD Kota Medan kepada DPRD yakni sebesar Rp 7,08 miliar.
Dana terbesar digunakan untuk belanja pengadaan cairan disinfektan, hand sanitizer dan hand soap senilai Rp 3,19 miliar. Kemudian biaya pengadaan APD, pompa, toa dan wastafel senilai Rp 1,81 miliar. Serta biaya pemakaman senilai Rp 880 juta.
Penuturan Sekretaris BPBD Kota Medan, Nurly, dana yang dianggarkan Rp 9,22 miliar untuk penanganan Covid-19 di BPBD. Saat ini, yang sudah terealisasi sebesar Rp 7,08 miliar.
“Dana termasuk juga untuk uang minyak, uang lelah ASN, Satgas dan TNI/Polri dengan nilai sekitar Rp 1 miliar,” paparnya.
Selain itu, biaya pemakaman di Pemakaman Simalingkar sebesar Rp 880 juta, sebanyak 103 warga Medan dan 87 dari luar Medan. Untuk setiap pemakaman mengeluarkan biaya Rp 5 juta dimulai 17 Maret 2020.(LMC-02)
