Medan, 28/2 (LintasMedan) – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakankonsep Dinas Sosial Kota Medan dalam mengatasi anak jalanan dan gelandangan engemis (gepeng) di kota Medan.
Anggota Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri dalam rapat dengar pendapat (RDP)
dengan Dinas Sosial Kota Medan di ruang komisi B DPRD Medan lantai III gedung dewan Jalan
Kapten Maulana Lubis Medan Selasa mempertanyakan konsep Dinas Sosial iti.
“Apa konsep yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi personal and anjal dan
gepeng, ungkap Sekretaris Fraksi partai persatuan pembangunan (PPP) DPRD Medan ini.
Menyikapi ini Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Medan Endar Sutan Lubis mengatakan pihaknya
akan berkolaborasi dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah.
Selain itu kata mantan Kadis Kebersihan Kota Medan ini menambahkan, pihaknya juga akan
berkoordinasi dengan pihak Satuan Politisi Pamong Praia (Satpol PP) dalam pelatihan penanganan
anjal dan gepeng tersebut.
Kenapa harus berkolaborasi dengan lembaga perlindungan anak, karena setelah ditangkap lalu
dipanggil orangtuanya masing masing kemudian buat surat pernyataan, namun baik lagi ke dunia
anjal, makanya perlu kerja sama dengan pihak KPAI kata Ender.
Sebab dalam penanganan anjal dan gepeng di kota Medan ini harus ada solusinya ungkap Ender
seraya menambahkan Dinas Sosial terjadi Kota Medan sudah membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC),
namun dari jumlahnya masih kurang hanya bersikisar 10 orang.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Komisi B Sahat Maruli Tua Tarigan, didampingi
Sekretaris Muhammad Nasir, dan sejumlah anggota seperti Bahrumsyah, Irsal Fikri dan Asmui Lubis
itu Ender mengatakan Dinas Sosial Kota Medan banyak menjalankan program program nasional
seperti penyaluran bantuan Program Keluarga Haraha (PKH).
Terkait program pusat Anggota Komisi B Bahrumsyah minta data seberapa besar kouta yang
diberi dari program pusat tersebut. Seperti Program PKH, kemudian program BPJS PBI, lalu
program beras miskin yang kesemuanya itu bersumber dari APBN.
“Raskin di Medan tetap bermasalah, sebab Kepala Lingkungan (Kepling) yang memegang
kartunya, sehingga perlu ada data penerima raskin ini,” ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat
Nasional (FPAN) DPRD Kota Medan yang satu ini. (LMC-03)
