Medan, 21/1 (LintasMedan) – Kalangan Fraksi di DPRD Kota Medan menilai Pemko Medan tidak serius menegakkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda), termasuk Perda nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
“Penilaian Medan sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia adalah wajar karena ada sejumlah Perda yang memang tidak serius dijalankan selama ini,” kata anggota Fraksi Hanura DPRD Medan Jangga Siregar saat membacakan pandangan fraksinya pada paripurna Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, Senin.
Fraksi Hanura menilai selain masalah sampah, kota Medan juga terlihat semakin tidak tertata dan kotor akibat cukup banyak bangunan yang tak sesuai dengan perencanaan tata ruang, ditambah lagi drainase yang buruk dan pembuangan air limbah sembarangan.
Hanura sangat prihatin dengan pesatnya pertumbuhan pemukiman kumuh di Kota Medan.
“Jumlah perumahan dan pemukiman kumuh terus meningkat dan tidak tertata, bahkan kerap mengakibatkan terjadinya banjir. Kondisi Kota Medan juga semakin tercemar akibat limbah rumah tangga dan industri yang tidak memiliki amdal,” paparnya.
Banyaknya pemukiman kumuh, juga menurut fraksi Hanura menjadi salah satu indikasi kemiskinan terus meningkat di Kota Medan, meski Pemko Medan telah membuat peraturan daerah nomor 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan.
Hal senada juga diungkap Fraksi PAN DPRD Medan melalui juru bicaranya Kuat Surbakti
Menurut Fraksi PAN, banyaknya perumahan dan pemukiman yang tidak layak/kumuh dipastikan akan mengurangi kualitas hidup.
Untuk itu perumahan kumuh perlu dicegah dan perlu dikelola secara terpadu dan profesional dengan membentuk Perda.
Namun setelah Perda tersebut disetujui oleh kalangan legislatif, Fraksi PAN meminta Pemko Medan untuk segera mengeluarkan Perwal agar bisa dilaksanakan.
Fraksi PAN, kata Kuat Surbakti sangat menyayangkan selama ini banyak Perda yang telah disetujui dan disahkan namun tidak bisa dilaksanakan karena belum ada Perwal.
Data yang diterima DPRD Kota Medan terdapat sejumlah pemukiman kumuh di 28 kecamatan dan 52 kelurahan di Kota Medan.
“Ini juga masih data beberapa tahun lalu dan diyakini jumlah tersebut terus bertambah,” katanya.
Sejumlah Fraksi di DPRD Medan menyetujui Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh untuk dibuat menjadi Perda.
“Harus ada kebijakan sehingga ada pengurangan kawasan kumuh di Kota Medan, Pemko juga harus serius menjalankan Perda itu,” ucap Kuat Surbakti pada paripurna yang dihadiri walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Akhyar Nasution dan Sekda Wirya Alrahman. (LMC-02)
