Medan, 17/6 (LintasMedan) – Kalangan fraksi di DPRD Sumatera Utara mendesak gubernur Edy Rahmayadi segera mengganti sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov setempat yang dinilai berkinerja buruk.
Desakan itu dilontarkan sejumlah jurubicara fraksi pada paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2020, Rabu (17/6).
Menurut wakil rakyat ada sejumlah kepala dinas yang kinerjanya tidak maksimal dalam upaya mendukung visi misi gubernur dalam rangka mewujudkan “Sumut Bermartabat”.
Untuk itu sejumlah jurubicara fraksi di antaranya Ust Suyahrul Efendi Siregar (F-PDIP), Muhammad Aulia Rizky Ags (Gerindra), Tuahman Purba (Nasdem) sependapat agar gubernur bertindak tegas terhadap para pimpinan OPD itu.
“DPRD Sumut mengapresiasi LKPJ gubernur namun dengan sejumlah catatan ada beberapa OPD yang dinilai berkinerja buruk,” lata Syahrul, juru bicara PDIP pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.
Sejumlah OPD itu di antaranya Dinas Sosial, Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Mereka menilai penggunaan anggaran disejumlah dinas tersebut berjalan tidak efektif dan efesien.
Fraksi Gerindra melalui Juru bicara Muhammad Aulia Rizky Agsa menilai kinerja para OPD tersebut dianggap tidak sejalan dengan ide dan gagasan serta visi misi gubernur dalam membangun Sumut menjadi provinsi bermartabat.
Menanggapi desakan fraksi-fraksi tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap kedepan bersama eksekutif dan legislatif mampu membenahi Pemprov Sumut. “Mari kita sama-sama membangun Sumut bermartabat,” katanya.(LMC-02)
