Medan, 31/7 (LintasMedan) – Komisi D DPRD Sumut, meminta Perusahaan North Sumatera Hydro Energy (NSHE) mampu mencari solusi persoalan dengan 54 Kepala Keluarga dari tiga kecamatan di Tapanuli Selatan.
“Perusahaan pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru ini harus mencari solusi dalam upaya melunasi kekurangan pembayaran lahan milik warga di atas areal pembangunan PLTA tersebut,” kata, anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan warga, Selasa.
Hadir juga dalam pertemuan itu pihak manajemen perusahaan NSHE dan Pemkab Tapsel.
Diketahui PLTA yang dibangun di atas lahan seluas 677 Ha berada di tiga kecamatan, yakni Sipirok, Marancar dan Batang Toru dan kini sudah dibersihkan.
Namun warga pemilik lahan menyatakan pihak perusahaan tidak membayar ganti rugi tanah milik mereka secara adil.
“Ada yang dihargai per meter Rp 8.000, Rp 15.000, Rp 20.000, namuna da juga yang Rp 60.000,” kata Andi Harahap, perwakilan warga. Bahkan pohon di atas lahan yang semula dijanjikan ganti rugi Rp 150.000 perbatang, sama sekali tidak dibayar.
Saat ini, kata Andi terdapat seluas kurang lebih 102 Ha lahan yang dituntut 54 KK untuk penambahan kekurangan pembayaran oleh NSHE.
Untuk penyelesaian persoalan ini, DPRD Sumut meminta warga membentuk perwakilan enam orang, untuk senantiasa rutin melakukan koordinasi kepada pihak perusahaan.
Nama-nama yang telah disepakati merupakan perwakilan warga, kata Sutrisno harus langsung pemilik lahan.
“Kita minta perusahaan segera menuntaskan persoalan ini, agar jangan semakin berlarut-larut,” kata Sutrisno didampingi anggota DPRD Sumut, Leonard Samosir dari Fraksi Golkar. (LMC-02)
