Medan, 10/5 (LintasMedan) – Anggota Komisi B DPRD Medan H Irsal Fikri meminta pihak sekolah bekerjasama dengan kepolisian agar mengawasi dan menelusuri kebenaran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) bodong yang beredar di lingkungan sekolah.
Pasalnya, banyaknya tawaran kunci jawaban UN dari orang tak dikenal (OTK) membuat siswa dan kalangan orang tua menjadi resah.
“Kita minta pihak kepolisian kerjasama pihak sekolah harus menindak tegas jika ada OTK menawarkan kunci jawaban UN kepada siswa. Ini kan menggangu konsetrasi siswa menghadapi UN. Itu tak bisa dibiarkan, harus disikapi serius,” kata Irsal Fikri saat monitoring pelaksanaan UN hari ke dua di SMP N 2 Medan, Selasa.
Diharapkannya semua pihak harus peduli upaya peningkatan mutu pendidikan. Upaya itu harus dimulai dari kejujuran dan pembinaan moral anak didik. Sehingga pelaksanaan UN yang menghabiskan anggaran cukup besar harus memberikan output yang positip yakni menguji tingkat kemampuan siswa.
Kerjasama pihak sekolah dengan kehadiran AKBP Pol Hartini dari Binmas Poldasu saat pelaksanaan UN di SMPN 2 Medan dinilai langkah konkrit dan positif menelusuri kebocoran kunci jawaban UN.
Dia berharap kiranya pelaksanaan UN di tingkat SD pun supaya terlaksana tanpa kecurangan.
Sebelumnya, Kepala SMP N 2 Medan Drs H Napanti Ginting dihadapan anggota dewan dan wartawan mengaku ada laporan dari siswanya terkait tawaran kunci jawaban dari OTK. “Laporan dari siswa kita ada tawaran kunci jawaban dari OTK dengan minta bayaran hingga ratusan ribu per mata ujian,” ungkap Napanti.(LMC-03)
